Akuntansi pemerintahan: implementasi akuntansi keuangan pemerintahan daerah

Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan dan terbitnya Permendagri no.13 th.2006 jo Permendagri no.59 th.2007 tentang Pedoman Pemgelolaan Keuangan Daerah,mendorong kebutuhan banyak kalangan akan kejelekan konsep yang akan diaplikasikan dalam akuntasi pemer

sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah

Buku ini merupakan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerahno. SE.900/316/BAKD, tgl 5 April 2007. Surat Edaran ini merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah

Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah, dalam kerangka otonomi daerah

Buku ini membahas seputar pemanfaatan ( Penggalian )secara maksimal sumber-sumber pembiayaan daerah dalam era Otonomi Daerah, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan di daerah melalui pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Buku ini memaparkan aspek-aspek penting yang menentukan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, bagaimana pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilakukan dan politik pengelolaan keuangan daerah secara empiris dilaksanakan oleh pemerintah daerah diera otonomi daerah sehingga desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan pengelol…

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah

Bibliografi : hlm. 457rnIndeks

Kedudukan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berd…

Edisi

-

ISBN/ISSN

195709

Deskripsi Fisik

xiii, 407 hlm.; 28,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.107 2 Yus k

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Edisi

Cet.1.

ISBN/ISSN

375009

Deskripsi Fisik

viii, 329 hlm. : ilus.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.013 Ind s