Rapat ini berisi penjelasan KMA mengenai rekruitmen calon Hakim Agung. Dengan adanya UU No.22 tahun 2004 bahwa yang melakukan seleksi calon Hakim Agung adalah komisi yudisial. Masalah penegakan dengan pemerintahan derah yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang menyangkut kasus-kasus anggota DPRD dan kepala daerah yang menggunakan PD 110.
In this unique anthology Swartz brings together both senior scholars and junior colleges to represent diverse applications of communication to issues social justice, he supports partisan scholarship in order to revitalizer intelectual activity and social commitment toward creating a progressive society . As a result, the volume serves the heuristic function of posing new research questions