Notaris dan transaksi elektronik : kajian hukum tentang cybernotary atau elec…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii,316hlm.,21cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.002 307 2 Edm N

Studi notariat dan serba-serbi praktek notaris

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

64 hlm.: Ilus.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.016 Tan s

Penafsiran tematik hukum notaris indonesia : Berdasarkan undang-undang nomor …

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) merupakan pengaturan dan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris Indonesia. Buku ini hanya berisi beberapa ketentuan dalam UUJN-P yang memerlukan menjelaskan atau penafsiran sehingga dapat di ketahui maksud dan tujuannya dan diterapkan, yang untuk selanjutn…

Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia

Buku ini membahas karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, yang mengkaji tentang sejarah kemunculan Notaris di dunia hingga kemudian masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya Verenigde Oost Indisehe Compagnie (VOC) ke Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada karakteristik Pejabat Umum, Pejabat Tata Usaha Negara dan Pejabat Publik, dimana saat ini pengertian pejabat umum, pejab…

Majelis pengawas notaris : sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Buku ini menyajikan bahasan tentang Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ka…

Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam sat…

Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang mengaturnya yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika

Pemahaman Notaris terhadap aspek Yuridis dan aspek etis akan menjadikan notaris kaum profesional yang mampu mengikuti perkembangan hukum dalam menjawab permasalahan hukum aktual yang terjadi di masyarakat. Pada aspek yuridis, notaris perlu memahami semua bidang hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Sementara pada aspek etis ia harus memahami tentang nilai-nilai etik yang terkandung dala…

Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat

Buku ini merupakan penunjang bagi para mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa magister kenotariatan serta bagi notaris muda yang perlu mengetahui tentang bagaimana sejarah lembaga hukum kenotariatan sehingga timbul peraturan jabatan notaris yang kemudian digantikan dengan undang-undang jabatan notaris, kerja notaris berkaitan erat dengan lembaga hukum jaminan uutang khususnya hak tanggungan fid…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT

Sebagai pejabat umum notaris diberikan kewenangan membuat akta-akta umum antara lain seperti akta pendirian perusahaan perjanjian, risalah rapat, ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan berbagai bentuk transkasi sedangkan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat umum yang menangani akta-akta khusus dibidang pertanahan antara lain seperti akta jual beli dan lainnya, akta-akta yang dib…