Pengkajian Bidang Otonomi Daerah tentang Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Dae…

Semangat otonomi dan desentralisasi yang mendasari UU no.32 dan 33 tahun 2004 tidak dapat dipungkiri belum secara penuh berorientasi pada perspektif state-society relation

Sisi Gelap Otonomi Daerah

Bibliografi

Pengaturan pajak daerah di Indonesia

Edisi

ed. 2

ISBN/ISSN

978-979-17283-0-0

Deskripsi Fisik

xxv, 399 hlm.:Ilus.;22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336 Cip p

Kepemimpinan Kepala Daerah: pola kegiatan, kekuasaan, dan perilaku Kepala Dae…

Pemerinthan daerah merukana sub sistem dari sistim pemerintahan nasional atau negara.Efektifitas pemerintahan negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga kebersihan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepem

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah dilengkapi U.U No.34 Th199…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 186hlm ;21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 IND p

Sistim Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Otonomi Daerah 1993

Edisi

-

ISBN/ISSN

73693

Deskripsi Fisik

xxvi, 1150 hlm; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Ind s

Otonomi Daerah Desentralisasi tanpa revolusi : kajian dam kritik atas kebijak…

Bibliografi

Aspek-aspek hukum otonomi daerah

Buku yang diterbitkan ini adalah hasil karya penyusun dalam usahanya menyempurnakan bukunya yang pertama berjudul ikhtisar perkembangan otonomi daerah 1903-1958" yang termasuk dalam daftar buku yang diwajibkan bagi fakultas-fakultas Hukum Negri oleh konsor-sium hukum pada fakultas-akultas hukum di Indonesia. penyusun mengikuti terus perkembnagan otonomi daerah di indonesia dalam garis besarnya …

Otonomi daerah dan desentralisasi

Bibliografi : hlm. 417

Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah, dalam Kerangka Otonomi Daerah

Buku ini membahas seputar pemanfaatan / penggalian secara maksimal sumber-sumber pembiayaan daerah, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dalam koridor peratuaran perundang-un