Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi

Buku ini secara komprehensif menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berjalan s…

Praktische informatie over sociale zekerheid

Edisi

-

ISBN/ISSN

90 312 0309 2

Deskripsi Fisik

295 hal.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

368.4 Pra

Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman beracara dalam memutus pen…

Buku ini adalah paparan penelitian ilmiah yang dilatarbelakangi adanya perubahan prosedur pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan pasal 80 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana kepala daerah/wakil kepala daerah dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh sebab-sebab tertentu berupa dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan, tidak melaksa…

Evaluasi Prioritas Nasional Mahkamah Agung RI Dalam Rencana Kerja Pemerintah …

rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Tema RKP tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia emas 2045 serta untuk mencapai target sas…

Kajian Akademik hubungan pusat-daerah dalam konteks harmonisasi dan sinkronis…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 429 hlm,;22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 Kaj

Admiralty in a nutshell

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-0-314-92699-9

Deskripsi Fisik

xli, 441 hlm, ; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.730 96 Mar a

Evaluasi Prioritas Nasional Mahkamah Agung RI dalam rencana kerja pemerintah …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

63 hlm, ; ilus, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind e

New public governance

Konsep New Public Governance merupakan perkembangan terbaru dari teori governance. buku ini merupakan pengantar yang cukup jelas untuk memahami konsep dari New Public Governance secara lebih komprehensif sekaligus mendetail terdapat 5 konsep kunci dalam New Public Governance yang dipaparkan secara lengkap di dalam buku ini diantaranya konsep co-production, konsep hybrid, organization, konsep ko…

Pemerintah Daerah di Berbagai Negara: Sebuah Pengantar Tinjauan Khusus Pemeri…

Buku ini lebih menitik beratkan pada pemabahasan mengenai pemerintahan daerah sebagai unit dasar. Diketahui bahwa jenis pemerintahan daerah dibedakan oleh 2 variabel utama: tujuan (tujuan umum atau general purpose dan tujuan khusus atau special purpose) dan representasi (perwakilan atau representative dan non perwakilan atau non representative). Namun jenis yang paling sering dijumpai dibanyak …

Kajian perencanaan dan Transparansi kebijakan di propinsi papua

Dalam Perspektif desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi, undang-undang no.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (disingkat UU Otsus) merupakan Instrumen kebijakan publik pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi masyrakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua