Naskah Urgensi Harmonisasi Pendidikan dan Kesejahteraan Prajurit TNI yang ber…

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang dihadapi oleh prajurit TNI yang bertugas di Mahkamah Agung RI dan di Lingkungan Peradilan Militer terkait dengan pendidikan dan kesejahteraan yang berpengaruh terhadap pola pembinaan karier dan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. hal ini memiliki dampak penurunan motivasi dan etos kerja dari para prajurit TNI yang merasa kurang…

Kompilasi dan Re_Publikasi putusan-putusan pengadilan militer

Penerbitan "Kompilasi dan Re_Publikasi putusan-putusan penting yang terdiri dari 4 buku yakni : Putusan Pengadilan Militer, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan tentang gugatan sederhana, putusan tentang arbitrase

RANCANGAN KEPUTUSAN SEKERTARIS MA-RI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRET…

Sebagai pelaksanaan undang undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, (lembaran negara RI tahun 2004 no.8, tambahan lembaran negara no.4358, dipandang perlu menetapkan susnan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan sekretariat pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

pengkajian tentang pengalihan pengolahan finansial pengadilan militer di bawa…

dalam laporan hasil penelitian di sertai hasil pengumpulan data yang berupa penyelesaian perkara maupun laporan kinerja dilihat dari penyelesaian perkara di kaji di analisis di hubungkan dengan anggaran sebelum satu atap MARI maupun sesudah di bawahhi MA akhirnya dapat di simpulkan dan di sarankan serta di selesaikan dan di sajikan sebagai laporan hasil penelitian seperti judul di atas yang dap…

Pembinaan dan pengawasan Prajurit TNI dalam rangka meningkatkan pelayanan pen…

Pembinaan dan pengawasan terhadap Prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer akan sangat erat keterkaitannya dengan ketentuan yang berlaku bagi militer pada umumnya. Pasal 80 C undang-undang nomor 5 tahun 2004 menyatakan hal itu. Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanga…

Permasalahan Hukum Pidanan Militer

rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh mahkamah agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia yang diadakan pada tahun 2008, rapat ini menghasilkan pembahasan-pembahasan mengenai permaslahan hukum militer

Prospektif peradilan militer dalam hukum nasional

keberadaan peradilan militer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah panjang perubahan konstitusi di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah perang dunia ke-2 yang dikenal dengan nama "Kijgraad" dan "Hoog Militair Aereehtshof" termasuk yuridiksi dan kompetensi yang diberikan kepada peradilan militer sesuai perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan perubahan konstitusi pada saat …

Permasalahan Teknis Dan Non Teknis pada Wilayah Hukum Pengadilan Militer (rak…

Buku ini membahas tentag hasil rapat kerna nasional Mahkamah Agung RI dengan empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia mengenai permasalahan teknis dan non teknis pada wilayah hukum pengadilan militer yang dimana terdiri dari daftar permasalahaan menurut bidangnya yang disertai pemecahannya di berbagai daerah Indonesia, didalam daftar permasalahan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu pe…

Prosfektif Peradilan Militer Dalam Hukum Nasional (rakernas MA-RI di Palembang)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

20 hlm.: 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.014 06 Har p

Prosfektif peradilan militer dalam hukum nasional (Rakernas MA-RI 2009 di Pal…

Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah panjang perubahan konstitusi di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia ke-2 termasuk yurisdiksi dan kompetensi yang diberikan kepada peradilan militer sesuai perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan perubahan konstitusi pada saat itu serta kebijakan pemerintah perubahan konstitusi pada saat itu s…