Himpunan Peraturan Perundang-Undangan

Penerbitan himpunan peraturan perundangan-undangan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan para pejabat maupun petugas pengadilan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan sebagai upaya untuk memasyarakatkan undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam penerbitan ini disajikan antara lain undang-undang tentang komisi yudisial, UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan peraturan undan…

Undang-undang Republik Indonesia no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman …

Undang-undang no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman menggantikan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. undang-undang No.5 tahun 2004 memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. perubahan tersebut, disamping guna disesuaikan denga…

Pokok-pokok hukum pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

206 hlm.; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343 Soe p

Proceeding Seminar Eksaminasi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU…

Berkeadilan dalam ekonomi terbagi dalam dua aspek yaitu keinginan untuk memperluas kesempatan usaha yang sama karena semakin banyak kesempatan berusaha proses ekonomi ini semakin adil kedua kesempatan tumbuh yang manfaatnya dapat dinikmati banyak orang maka ekonomi ini semakin adil dua faktor ini mendorong KPPU membuat Prioritas kegiatan penegakan hukum dan pembuatan kebijakan persaingan pada b…

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP RI Nomor 23…

Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkadang didalam belum merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana yang kerap terjadi di bidang kelautan dan perikanan dari sisi aturan sudah cukup memadai untuk menindak pelaku kejahatan. sarana, prasarana dan institusi yang menangani pelanggaran, tindak pidana perikanan juga telah dipersiapkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan, seperti dinas kelautan dan perikanan, polairud dan TNI AL dikoordinasikan dal…

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Pemahaman yang baik-teori dan praktik-tentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum, sebaliknya, perubahan hukum ak…

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ke…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-16239-3-3

Deskripsi Fisik

x, 435 hlm.; 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Ind p

Hukum ekonomi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8034-61-9

Deskripsi Fisik

viii, 413 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 Huk

Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 14 Tahun 1992) Lengkap…

Undang-undang no.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan…