illegal fishing: pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indo…

Pelaku tindak pidana illegal fishing secara umum adalah setiap orang yang diartikan perseorangan atau korporasi. Mengenai korporasi, dalam buku ini diulas secara induktif, mulai konsep pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum hingga pada pembahasan korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Penyajiannya disusun secara sistematis yang bertujua…

Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" (Penelitian Asas, Teori, Norma dan P…

Kegiatan penelitian diawali dengan melakukan kajian secara mendalam berbagai literature, referensi maupun norma yang relevan dengan topic penelitian. kemudian didiskusikan secara internal untuk menyusun makalah pengantar yang memuat beberapa isu sentral yang nantinya akan mambingkai arah dan tujuan penelitian.

Hukum Perikanan di Indonesia

Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan kepulauan terbesar, serta terbanyak di dunia, dan posisi Indonesia yang berada di antara dua samudera, yaitu samudera atlantik dan hindia, secara otomatis Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah ikan yang beraneka jenisnya. Sumber daya alam laut memiliki segala macam kekayaan alam lainnya seperti terumbu karang, p…

Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana yang kerap terjadi di bidang kelautan dan perikanan dari sisi aturan sudah cukup memadai untuk menindak pelaku kejahatan. sarana, prasarana dan institusi yang menangani pelanggaran, tindak pidana perikanan juga telah dipersiapkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan, seperti dinas kelautan dan perikanan, polairud dan TNI AL dikoordinasikan dal…

Blue Water Crime

Buku ini memiliki keistimewaan tersendiri karena membahas isu yang tidak hanya menyangkut kompetensi Dr. Victor sebagai pakar dan birokrat perikanan maupun kompetensi DKP, tetapi meliputi pula kompetensi banyak pihak. Maksudnya, bahasan tentang blue water crime berarti bersinggungan pula dengan kompetensi pihak kepolisian, TNI khususnya AL dan stakeholder perikanan.

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan

Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pada tahun 2006.

Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan : Perlindungan hukum industri perikanan da…

Sumber daya ikan yang berlimpah menjadi modal utama industri perikanan di indonesia namun ketersediaan unit pengelolaan ikan yang tersebar di hampir seluruh Indonesia dan ketersediaan sumber daya perikanan yang cukup besar belum optimasi di manfaatkan, berlimpahnya sumberdaya ternyata tidak diikuti oleh adayanya konsep hukum tata kelola industri perikanan yang terjadi di indonesia sehingga pra…

Analisis Dan evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.J. No. 6-20.PR.09.03 tahun. 2007, dibentuklah Tim Analisis Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan ( U.U. No. 31 Tahun. 2004 Tentang Perikanan ). Buku ini diterbitkan adalah untuk menginventarisir permasalahan dan kendala apa yang dihadapi berkaitan dengan pembentukan pengadilan perikanan, dan upaya/ solusi apa yang dapat dilakukan untuk menyele…

Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Pendekatan Sistem

Edisi

Ed. 1.

ISBN/ISSN

978-602-8960-21-2

Deskripsi Fisik

xxii, 508 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

354.5 Sah k

Petunjuk pelaksanaan pengadilan perikanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

198c208

Deskripsi Fisik

v, 147 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

639.202 6 Ind p