Pre-trial justice dan discretionary justice dalam KUHAP berbagai negara

Buku ini membahas dan memperbandingkan tahap pra-persidangan (pre-trial justice), termasuk asas-asas hukum acara pidana. Buku ini menyajikan juga perbandingan wewenang jaksa di banyak negara dalam menilai apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak. tahap ini umumnya dilakukan apabila suatu penyidikan sudah berakhir. Bab selanjutnya membahas dan memperbandingkan tahap akhir pra-persidangan, …

Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Perundang-undangan Hukum Acara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

16 hlm, ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 Tam

Korupsi yang memiskinkan

Korupsi memang tak selalu membuat negara jadi miskin, karena korupsi bisa "tidur" bersama pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun, kemiskinan hanya bisa dihapus jika toleransi terhadap korupsi adalah nol. Kemiskinan merupakan masalah "di ujung pipa" korupsi sistemik, biang keladi semua pelanggaran hak asasi manusia, yang harus dibayar oleh setiap warga negara, termasuk setiap bayi yang baru lahir. Se…

Sosiologi Korupsi : Isu, Konsep dan Perdebatan

Membahas keberagaman perspektif dalam melihat korupsi dari dimensi definisi korupsi, aktor, lingkup, isu utama, konsep-konsep utama dan keterbatasannya. tiga misi utama buku ini adalah membahas keterbatasan konsep dan teori sosiologi dalam menganalisa masalah korupsi, kontekstualisasi penggunaan konsep dan rekonstruksi perpektif institusionalisme organisasional yang dianggap paling sesuai untuk…

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta komentar-komentarnya lengkap …

Edisi

Cet.9

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

467 hlm,; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Soe k

Hukum Acara Pidana dalam praktik

Buku ini dimaksudkan sebagai sumbangsih penulis dalam ikut serta memasyarakatkan hukum, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu buku ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang hukum acara pidana kepada khalayak pembaca, guna menumbuhkan kepatuhan dan ketertiban hukum di tengah-tengah masyarakat.

Pokok-pokok hukum pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

206 hlm.; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343 Soe p

Anotasi KUHAP : Undang-undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang kitabundang-unda…

Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaiakan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023. Dalam pasal KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Den…

illegal fishing: pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indo…

Pelaku tindak pidana illegal fishing secara umum adalah setiap orang yang diartikan perseorangan atau korporasi. Mengenai korporasi, dalam buku ini diulas secara induktif, mulai konsep pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum hingga pada pembahasan korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Penyajiannya disusun secara sistematis yang bertujua…

Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana

Sebagai pembaharuan falsafah perlakuan orang-orang hukuma, Dr. Sahardjo dengan tegas mengatakan bahwa terpidana adalah orang tersesat serta perlu dilindungi, dibina dan dijadikan orang berguna bahkan menjadi aktif dan produktif di masyarakat. Falsafah pemasyarakatan Sahardjo menghendaki agar negara benar-benar melindungi orang hukuman walaupun menjalani pidana. Buku ini menawarkan suatu konsep …