Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah

Buku ini mencoba menemukan jalan pemecahan terhadap proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, yang akan ditelusuri sedemikian rupa apakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut telah sesuai dengan aspirasi, khususnya bagi peserta konsolidasi tanah itu sendiri.

Membangun kemandirian industri pertahanan Indonesia

Industri pertanahan dab ekonomi suatu bangsa saling bertaut erat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten, Indonesia memiliki peluang emas san momentum untuk tumbuh sebagai pemain besar Industri pertanahan dunia. Akan tetapi masih banyak hal yang harus dikerjakan. Yang paling menentukan, di samping hal-hal terkait pengembangan industri pertahanan itu sendiri adalah affirmative action …

Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

Walaupun politik pertanahan nasional tetap berdasarkan pada UUPA dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Namun, setiap orde kekuasaan berbeda dalam mengimplementasikannya. Implementasi Politik Pertanahan Nasional Orde Reformasi, kiranya merupakan gugatan terutama terhadap Orde Baru, yang antara lain dalam segala macam pengalih-fungsian tanah rakyat; juga penguasaan/pemilikan tanah dengan sistem konglomer…

Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air : Undang-undang RI No. 37 Tahun 2014

Konservasi tanah dan air harus di selenggarakan dengan berasakan tangguing jawab negara partisfasif, keterpaduan, keseimbangan,keadilan,kemanfaatan,kearifan lokal,dan kelestarian serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjuttan sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas lahan yang bersngkutan konservasi tanah dan air menjadi tanggung jawab…

Mediasi Sengketa Tanah : potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (…

Sengketa yang terkait dengan kepentingan para pihak paling efektif diselesaikan melalui mediasi, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Dibandingkan melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih menghemat waktu dan biaya, tidak meninggalkan "luka" bagi para pihak karena tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan. Buku ini memberikan informasi tentang sengk…

Himpunan Istilah pertanahan dan yang terkait

Bukan suatu hal yang aneh bahwa menulis satu istilah atau terminologi pertanahan terdapat beberapa versi dan tersebar di berbagai media massa dan dalam peraturan perundang-undangan. Istilah yang terkait dengan pertanahan tersebut antara lain dalam bidang lingkungan hidup, tata ruang, dan kehutanan. Isi buku ini sebagian besar bersumber dari peraturan perudnang-udnangan yang berlaku karena produ…

Sertifikat hak atas tanah

Buku ini menjelaskan apakah tujuan dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari para pembuat undang-undang dan bagaimanakah tinjauan kekuatan yuridis sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.

Land Law

Edisi

Ed,6.

ISBN/ISSN

0 7121 1047 X

Deskripsi Fisik

xxxii, 320 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.206 43 Cur l

Petani dan Konflik Agraria

Buku ini membahas tentang petani dan konflik agraria yang cocok pada saat krisis ekonomi dan moneter melanda masyarakat indonesia yang mengusahakan modernisasi

Ketimpangan PEnguasaan Tanah Di Jawa Barat

Buku ini membahas fenomena ketimpangan penguasaan tanah di jawa barat. data yang digunakan sebagian besar berupa data statistik, hasil-hasil penelitian mikro, sumber-sumber sejarah,dll. studi ini secara khusus ingin melihat perubahan struktur agraris melalui penelusuruan data sejarah dan data konteporer.