Hukum ketenagakerjaan menjadi harapan para stakeholders utamanya pekerja/buruh dan pengusaha/majikan agar masing-masing kepentingan dapat dijamin secara hukum oleh karenanya hukum ketenaga kerjaan yang akomodatif menjadi harapan banyak orang harapan tersebut hanya mungkin dicapai apabila hukum ketenagakerjaan dibentuk diatas garis politik hukum dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan…
Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja hak dan kewajiban bertimbal balik dari buruh atau pekerja dan majikan penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, nondiskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran serta pejerke, hak mogok, jaminan pendapatan dll.
Edisi terbaru ini adalah kumpulan dari tujuh belas konvensi-konvensi yang telah diratifikasi yang harus diterpkan secara konsisten. Buku ini juga berisi naskah lengkap dari Deklarasi ILO atas prinsip-prinsip dan haka-hak mendasar di tempat kerja dan tindak lanjutnya yang diadopsi oleh konperensi perburuhan Internasional pada bulan Juni 1998 untuk merefleksi komitmen yang berkelanjutan dari peme…
Buku ini memaparkan nihilnya peran negara atas geliat tenaga kerja Indonesia. Penulis membedah dengan rinci persoalan-persoalan tersebut, yang berujung lahirnya rekomendasi cerdas dan kritis menyangkut apa dan bagaimana semestinya pemerintahan Republik Indonesia melaksanakan sejumlah perannya dalam mengelola TKI.
Ilo sangat senang dapat membantu Departement Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mempublikasikan perundang-undangan perburuhan yang baru kami yakin bahwa undang-undang ini dapat secara efektif dilaksanakan sebagai instrumen yang benar dalam mempromosikan pekerjaan yang layak kedamaian industrial dan keadilan sosial bagi semua pihak.
Pada edisi pertama kali ini akan dimuat peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 sebanyak 1 peraturan, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 sebanyak 30 peraturan dan undang-undang Nomor 2 tahun 2004 sebanyak 5 peraturan.