Undang-undang no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman menggantikan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. undang-undang No.5 tahun 2004 memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. perubahan tersebut, disamping guna disesuaikan denga…
Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkadang didalam belum merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
Tindak pidana yang kerap terjadi di bidang kelautan dan perikanan dari sisi aturan sudah cukup memadai untuk menindak pelaku kejahatan. sarana, prasarana dan institusi yang menangani pelanggaran, tindak pidana perikanan juga telah dipersiapkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan, seperti dinas kelautan dan perikanan, polairud dan TNI AL dikoordinasikan dal…
Buku ini secara singkat namun rinci menguraikan hal-hal atau masalah-masalah seputar seluk beluk pengangkutan barang dan penumpang baik secara regional, nasional, maupun internasional, berdasarkan hukum dan peraturan-peraturannya yang telah ditentukan/dikeluarkan oleh pemerintah indonesia maupun secara hukum internasional yang mengatur masalah pengangkutan barang dan penumpang
Hukum maritim yang merupakan bidang khusus dalam sistem hukum kelautan mengandung aspek-aspek yang sangat luas, yaitu menyangkut pelayaran, pengangkutan, perkapalan, kepelabuhan, bongkar muat,, freight forwarding dan ekspedisi serta mempunyai aspek-aspek internasional yang sangat luas.