Hukum Tata negara di Indonesia

Buku ini dengan cukup lengkap sejarah hukum tata negara yang tak melepas kaitannya dengan kondisi sosio politik ekonomi indonesia dari rezim ke rezim. berikut pula perkembangan-perkembangan negara pasca reformasi diskursus teori demokrasi dan azas-azas kenegaraan takluput pula dari perhatian penulis guna merangkai dinamika politik kebangsaan yang melahirkan bentuk tatanan kenegaraan

Jalan panjang konstitusionalisme indonesia

konsitusionalisme yang sedang tumbuh pada saat ini,berawal pada tahun 1998, temaptnya sejak sidang istimewa mpr, menandai pergeseran yang signifikan. hal itu terlihat pada produk-produk hukum sidang istimewa itu dilihat dari sudut pandang kajian tentang konstitusionalisme,apa yang dihasilkan dalam sidang istimewa,memperlihatkan secara ekspresif munculnya nilai,orientasi dan harapan baru

Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi paham konstitusionalisme demokrasi di i…

Buku teori konstitusi dan negara demokrasi ini secara spesifik mendiskusikan beberapa aspek penting. Aspek penting tersebut diantaranya mencakup tentang contitutional theory dan juga menggambarkan tentang pendekatan lain yaitu contitutional science politico legal science.

Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi

Buku ini secara komprehensif menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berjalan s…

Hukum Tatanegara Indonesia

Buku ini mengupas substansi ketatanegaraan mulai dari perkembangan ketatanegaraan sumber hukum tatanegara, sistem pemisahan kekuasaan, hubungan antar lembaga negara dan pemerintahan, hubungan antar lembaga negara dan pemerintah,hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, hingga perwujudan hak asasi manusia.

Konstitusionalitas impeachment presiden dan wakil presiden di indonesia

Amandemen ketiga UUD NRI 1945 mengatur bahwa kedudukan MPR dan presiden sejajar.presiden dan wakil presiden juga tidak lagi di pilih oleh mpr, tetapi di pilih langsumh oleh rakyat melalui pemilihan umum. dengan demikian, MPR tidak lagi berwenang mang-impeachment presiden dan atau wakil presiden atas dugaan melakukan pelanggaran hukum berdasarkan pengajuan DPR tanpa melalui dasar dan proses huku…

Parliamentary Thershold dan Ham dalam Hukum Tata Negara Indonesia

1

Parlimentary threshold dan ham dalam hukum tata negara indonesia

pemberlakuan parlimentary treshold dalam kontek penegakan hak asasi manusia , dari perspektif hukum tata negara indonesia memeng mengalami perdebatan yang cukup alot , prokonta tentang parlimentary treshold termasuk mensepakati bagaimana memberlakukan kursi yang diperoleh parpol tidak lolos PT seringkali debateble bahkan sempat dilakukan uji materi ,karena dianggap pasal 208 uu nomer 8 tahun 2…

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-416-095-4

Deskripsi Fisik

193 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Zai p

Inpres no.4 tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk men…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 334 hlm.; 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Ind i