Buku ini terdiri atas delapan bab, dengan rincian pendahuluan, pembahasan mengenai ilmu hukum, ilmu hukum dagmatik, teori hukum, filsafat hukum, hukum alam, positivisme, dan diakhiri dengan pembahasan tentang prinsip, norma, dan aturan.
Buku ini berisi pembahasan seputar sistem peradilan pidana yang dibuat berdasarkan analisis secara yuridis, kriminologis, dan sosiologis dalam menyoroti pengendalian kejahatan oleh lembaga yang terorganisasi, baik mengenai keterpaduannya secara teori maupun praktiknya. Di samping itu, juga membahas masalah bagaimana aktivitas dari lembaga dan aparatur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana…
Pada hakikatnya pornografi mengandung tiga sifat, yaitu kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Buku ini membicarakan tindak pidana pornografi selengkapnya, termasuk yang terdapat di dalam KUHAP. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoretik, yuridis, dan empirik. Menjelaskan setiap bentuk pornografi dengan cara mengurai unsur-unsurnya.
Buku ini pada pokoknya berisi uraian tentang strategi dan upaya mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini perlu segera dilakukan untuk keberhasilan penegakan hukum dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat semakin mempertangguh ketahanan nasional.
Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Buku ini menuntun untuk menghindari masalah yang akan timbul dari kebebasan dalam membuat perjanjian
Buku ini membahas mengenai hukum perorangan dan kebendaan. Hukum Perorangan antara lain meiputi kedudukan seorang anak sebagai subjek hukum (dari sejak lahir hingga meninggal dunia), perolehan hak, perihal mewakili kepentingan yang menyangkut lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili dan lainnya hingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnyapun berubah …
Buku ini pada pokoknya menguraikan proses beracara berdasarkan pedoman yang dimuat dalam PMK Nomor 1 dan 4 Tahun 2015, disertai proses sebelum Pilkada serentak, baik pada saat di Mahkamah Agung maupun setelah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam buku ini diulas juga mengenai beberapa yurisprudensi putusan MK tentang standar kualitatif dalam putusan mengenai perselisihan hasil pemilihan Kep…
Buku ini menjadi sumber pengetahuan tentang seluk-beluk dan praktik tindak pidana korupsi. Buku ini terdiri atas 10 bab yang tersusun dari hakikat korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak masih korupsi, perilaku antikorupsi, nilai-nilai antikorupsi, prinsip antikorupsi, strategi nasional tindakan antikorupsi, landasan yuridis tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kilas kasus-kasu…