Komisi yudisial dibentuk untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan peningkatan integritas kapasitas dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. akan tetapi, alih-alih menjalankan kewenangannya untuk mengawasi hakim, muncul permasalahan berupa gesekan dengan lembaga peradilan (Mahkamah AGung). Pasa…
Urgensi perubahan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan/atau pejabat pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) dikarenakan adanya kebimbangan dalam penerapan hukum oleh hakim dalam praktik di lingkungan pengadilan tata usaha negara setelah pengalihan kewenangan dari pen…
Buku ini mengkaji problematika pembayaran uang kompensasi yang wajib dibayarkan oleh Badan tata usaha negara akibat tidak dapat atau tidak sempurnanya pelaksanaan putusan mengenai rehabilitasi di bidang kepegawaian. pembahasan dalam naskah ini meliputi konsep-konsep dasar eksekusi atau pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan tata usaha negara, praktik permohonan rehabilitasi. penjatuhan pen…