Buku ini merupakan salah satu upaya dalam memaparkan pembaruan hukum ekonomi syariah yang dimaksudkan untuk menyikapi perkembangan masyarakat yang ada dengan mewujudkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat, membantu kelancaran dunia usaha (ease of doing business), membuka peluang banyaknya investasi dengan berbasis syariah dan membantu dalam pembangunan ekonomi syariah, serta pada gilirannya …
Komisi yudisial dibentuk untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan peningkatan integritas kapasitas dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. akan tetapi, alih-alih menjalankan kewenangannya untuk mengawasi hakim, muncul permasalahan berupa gesekan dengan lembaga peradilan (Mahkamah AGung). Pasa…
Buku ini merupakan hasil kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai prosedur dan tata cara lebih perinci bagi hakim dan ASN dalam meningkatkan kompetensi melalui jalur pendidikan. lebih lanjut, naskah buku ini telah melalui proses penyusunan dan pembahasan bersama pemangku kepentingan serta masukan dari berbagai pihak dan pengadilan tidak saja dari pengadilan tingkat pertama melainkan juga …
Risiko menghadapi berbagai tantangan dari intervensi eksternal, tetapi juga dari ketenangan batin dalam menjalankan tugas yang di hadapi, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan memerlukan peranan bantuan hukum agar tidak merasa sendiri ketika menghadapi dinamika hukum, oleh karena itu sangatlah bijak dilahirkan kebijakan yang lebih komprehensif mengenai bantuan hukum, baik secara litigas…
Standarisasi klasifikasi perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sangat penting untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisasi perbedaan penetapan klasifikasi yang sering muncul yang mengakibatkan adanya inkosistensi dalam administrasi perkara. seharusnya Mahkamah Agung memiliki standar klasifikasi perkara yang baku dan berlaku untuk pengadilan tingkat pertama, tingkat b…
Standarisasi klasifikasi perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sangat penting untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisasi perbedaan penetapan klasifikasi yang sering muncul yang mengakibatkan adanya inkosistensi dalam administrasi perkara. seharusnya Mahkamah Agung memiliki standar klasifikasi perkara yang baku dan berlaku untuk pengadilan tingkat pertama, tingkat b…