Buku ini berisi naskah akademik tentang RUU Lembaga Pemasyarakatan berupa Rancangan Ilmiah yang memuat gagasan tentang materi-materi hukum yang diatur dengan ditinjau dari segala aspek terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya, dan disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu rancangan U…
Buku ini memberi gambaran atas kondisi penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia, mengevaluasi dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, mengidentifikasi dan mengkaji aspek-aspek hukum nasional dan transnasional, jenis-jenis sengketa, pihak-pihak yang bersengketa, dan sumber hukum penyelesaian sengketa, dll.
Buku ini mengkaji dan memuat berbagai masalah hukum berkaitan dengan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya setelah pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perubahan undang-undang tentang perseroan terbatas, yaitu U.U. no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta pembahasan identifikasi permasalahan yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Buku ini berisi kajian terhadap perencanaan pembangunan hukum Nasional tentang perencanaan Hukum Bidang Peternakan, merumuskan arah kebijakan peternakan nasional yang antisipasif terhadap tuntutan globalisasi dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip pembaruan agraria.
Hasil naskah akademik menunjukan bahwa terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang peradilan pidana anak dan mnenyediakan alternatif-alternatif penanganan non formal terhadap perkara anak, untuk menghindari anak dari proses peradilan formal, penahanan dan pemenjaraan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan demokrasi serta hak asasi manusia menuntut adanya perubahan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana kearah yang lebih menghormati hak asasi manusia. Ratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan hal-hal politik dan sipil, serta berbagai konvensi berkaitan dengan hak asasi manusia, mengharuskan perubahan Hukum Acara Pidana mengadopsi berbagai ketentua…
Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCAC ( UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION ) dengan U.U. no. 7 Tahun 2006. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah Indonesia harus membentuk Produk hukum yang selaras dengan ketentuan dalam UNCAC
Buku ini membahas tentang putusan-putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi, baik yang diputus oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR ) maupun Pengadilan Negeri lainnya, antara lain meliputi kasus-kasus, Suwandi Abdul Fatah, Rusadi Kartaprawira, Komjen. Polisi Suyitno Landung, ECW. Noloe, Ali Mazi, dan Andy Rachman Alamsyah.
Buku pengkajian hukum ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai aturan yang berkaitan dengan Hukum Arbitase di Negara-Negara ASEAN, khususnya di negara anggota asli ASEAN, yaitu Negara Republik Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Philipina, yang nantinya dapat menunjang pembentukan Hukum Nasional
Buku ini dimaksudkan untuk mendorong agar para pejabat fungsional, kreatif melakukan pengembangan diri, semakin cakap dan profesional. disamping itu juga untuk menambah khazamah informasi hukum yang akan disebarluaskan kepada instansi pemerintah yang ada dipusat dan daerah