Pembangunan Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 PEM

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organi…

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 46 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dalam rangka membrikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilanperlu menetapkan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretarian peradilan.

Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Pola Kelembagaan Pera…

Buku ini dinamakan buku I yang dilengkapi rincian tentang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan. administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, pedoman bangunan kantor dan rumah jabatan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, prototype gedung pengadilan dan rum…

Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pada Peradilan Pidana Umum

Buku II cetakan pertama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI merupakan buku yang membahas pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pada peradilan pidana umum. Teknis administrasi mulai dari penerimaan perkara, mendaftar perkara banding sampai dengan putusan, ini dibahas dengan jelas dibuku ini.

Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73…

Buku ini berisi kumpulan artikel mengenai aspek hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum Islam. Kumpulan artikel ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian 1 membahas mengenai Arbitrase internasional dan kompetensi pengadilan negeri; Bagia 2 membahas tentang Sosialisasi penegakan syariah Islam menuju Rahmatan Lil'alamin; Bagian 3 membahas Konsep sosial politik umat Islam dalam perspektif nasional d…

RANCANGAN KEPUTUSAN SEKERTARIS MA-RI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRET…

Sebagai pelaksanaan undang undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, (lembaran negara RI tahun 2004 no.8, tambahan lembaran negara no.4358, dipandang perlu menetapkan susnan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan sekretariat pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Layanna bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilaksanaka badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada awalnya didasari atas berlakunya SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Slam hal ini pada pengadilan pengadilan di Indonesia bantuan hukum dapat diperoleh melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok masy…

Hukum pasar modal Indonesia

Buku ini bermaksud memberikan pemaparan yang kompehensif atas industri pasar modal kita, dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dicerna dalam buku ini. penulis berusaha untuk memaparkan berbagai macam topik konsep dan masalah yang selama ini tidak atau belum didiskusikan buku-buku lain mengenai pasar modal, secara lebih lengkap buku ini ditulis untuk memberikan arahan bagi pemaca mengenai mas…

Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI

Praktek yang ada selama ini di MA RI yang belum memiliki pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi tertulis dan menyeluruh untuk seluruh jajaran pimpinan dalam hubungan dengan tugas tugas penanganan perkara maupun administrasi dan ketertiban intern mahkamah agung RI. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman/dari semua lingkungan per…

Pembahasan KUHAP: Menurutu Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan undnag-undang nomor 8 tahun 1981, LN 1981 nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 DEsember 1981. KUHAM menggantikan Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kitab yang disebut karya agung bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan,…