POLA TATA KERJA/PELAKSAAN TUGAS ADMISTRASI DIREKTORAT PERDATA MAHKAMAH AGUNG …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

110 hlm, ; 31 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind p

Hukum Penintensier Indonesia

walaupun secara harfiah hukum penitansier sebenarnya dapat diartikan suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemindanaan Prof. Van Bammalen telah berfikir lebih maju untuk tidak memandang pidana itu semata-mata sebagai pidana, atau melihat pemindanaan semata-mata sebagai pemindanaan, melaikan beliau telah mengkaitkan lembaga-lembaga pemindanaan dengan tujuan yang ing…

Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak

Analsisi dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum menjadi salah satu suplemen dasar penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional (DPHN) untuk penentuan kerangka regulasi dalam RPJMN per…

Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perpajakan

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, ketetapan jenis peraturan perundang-undangan yang terkait masalah perpajakam. Kedua, potensi disharmoni pengaturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan. Ketiga kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan yang terkait perpajakan. Keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan ketentuan p…

Analisis dan evaluasi Hukum Terkait Perizinan

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, daftar inventaris peraturan PUUan yang terkait dengan masalah perizinan. Kedua, analisis dan evaluasi peraturan PUUan yang terkait dengan perizinan menggunakan batu uji pedoman 5 dimensi yaitu dimensi 1 ketepatan jenis peraturan PUUan, dimesi 2, potensi disharmoni pengaturan, dimensi 3 kejelasan rumusan, di…

Statistik Penegakan Hukum Tahun 2008: Law Enforcement Statistic 2008

Buku ini menjelaskan tentang keadaan geografi dan demografi, lembaga peradlan dan lain sebagainya, tujuan dari seri ini adalah untuk memberikan informasi kepada publik secara lebih baik mengenai lembaga hukum dan apa yang dilakukan oleh lembaga hukum tersebut. Selain itu, seri ini mencatat perubahan dikinerja kelembagaan dari waktu kewaktu, yang merupakan indikator kunci dari efektifitas reform…

Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Analsiis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Kedua, potensi disharmoni pengaturan PUUan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Ketiga, kejelasan rumusan peraturan PUUan yang terkait ketenagakerjaan. Keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan ketentuan pe…

Analisis dan Evaluasi Hukum terkiat Ketenagalistrikan

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk meliai lima dimensi penting terhadap peraturan PUUan, yakni pertama, ketetapan jenis peraturan perundang-undangan, kedua, potensi disharmoni pengaturan, ketiga, kejelasan rumusan, keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan, dan kelima, evektifitas pelaksanaan peraturan perundang undangan terkiat dengan ketanagalistrikan.

Penerapan Qanun Syariah Di Aceh (Rakernas MA-RI Tahun 2009

Buku ini menjelaskan tentang qanun, qanun syariah adalah qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam yang terdiri dari bidang aqidah, syariah, dan akhlak.. Karena itu Pasal 125 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006, qanun syariah adalah qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam. Qanun Aceh dalam berarti penyusunan qanun ini berada dibawah kewenangan pemerintah provinsi.

Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Badan Usaha

Dalam kerangka yang lebih besar, analisis dan evaluasi hukum terkait badan usaha merupakan bagian dari usaha untuk melakukan revitalisasi pengaturan terkait badan usaha. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam melakukan revitalisasi pengaturan ini, seyogyanya kita tidak lepas dari prinsip dasar (fundfamental principle) dan akar sejarah history hukum di Indonesia. Hal yang sama juga perlu ditera…