Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang …

Agenda penyusunan naskah akademik dalam rangka perubahan undang undang RI nomor 37 tahun 2004 tentang kepialitan dan penundaan kewaiban pembayaran utang merupakan respon pemerintah terhadap perkembangan daam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang. Perkembangan dan kebutuhan tersebut per…

Sema Perma Tahun 2008 s/d 2014

buku ini berisikan surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan mahkamah agung dari tahun 2008 sampai tahun 2014. sema tahun 2008 berisikan 13 surat edaran dan 3 peraturan mahkamah agung (Perma). sema tahun 2009 berisikan 14 surat edaran 4 Perma dan sema 2010 sampai dengan 2014

Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia

cakapan dari isi profil mahkamah agung ini adalah yaitu adanya arti lambang MA, sejarah MA, dan fungsi mahkamah agung RI sebagai tonggak pelaksana reformasi birokrasi senantiasa memningkatkan kinerja dan semangat pengabdiannya dengan sistem birokrasi satu atap yang menjadi platform reformasi biroraksi mahkamah agung menjadi lembaga yang terbuka dan dinamis.

Analisa dan Evaluasi Hukum Terkait Perdagangan Lintas Negara

Peraturan perdagangan lintas negara mempunyai dua sisi, disatu sisi peraturan memberikan jaminan kepada pihak asing. Peraturan perdagangan lintas negara harus mengindahkan komitmen Indonesia pada perjanjian perjanjian internasional, khusus persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Di sisi lain, peraturan juga harus menjamin kepentingan nasional dan warga negara Indonesia. Peningkata…

Seminar Pembangunan Hukum Nasional : "Penataan Regulasi Kemudahan Berusaha (E…

Indonesia saat ini terus membangun dan memperkuat sistem perekonomiannya. Menarik investasi masuk ke indonesia, merupakan salah satu cara unruk meningkatkan ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan sebagian ahli ekonomi, yang memandang pertumbuhan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Menciptakan i…

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018

Pembangunan hukum sebagai salah satu katalisator pembangunan bangsa perlu di topang dengan sistem hukum Nasional yang mantap dengan bersumber pada pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, dimana sistem tersebut mengelaborasi beberapa sub sistem yaitu materi hukum, struktur hukum, penegakan hukum dan budaya hukum yang ke semua subsistem tersebut saling berisikan dan melengkapi sat…

Himpunan Makalah, Artikel dan Rubrik yang berhubungan dengan masalah hukum da…

Buku ini diterbitkan guna untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas sehari-hari para pejabat maupun petugas dari jajaran badan peradilan. buku ini memuat permasalahan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum serta masalah peradilan yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, dengan demikian persoalan hukum dan keadilan yang berkembang tersebut dapat menemukan solusinya dari permasalahan…

Himpunan surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2007-2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XX,840 hlm.: ilus.:23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 347.035 Ind h

Naskah Akademik Tentang Pembaharuan Sistem Peradilan

Pada hakekatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem atau komponen-komponen yang lebih kecil, yakni sub sistem pendidikan hukum, dan lain-lain, yang pada hakekatnya masing-masing merupakan sistem tersendiri. hal ini menunjukan bahwa sistem hukum sangatlah kompleks sistem peradilan Indonesia sejak lama mendapat sorotan, antara lain dengan semakin me…

Hukum Pasar Modal di Indonesia

pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaita dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (pasal 1 angka 13 UU no 8 thn 1995). pasar modal sebagai alternatif pendanaan baik untuk pemerintah maupun swastta. pemerintah maupun swasta membutuh dana dan dapat menerbitkan obligasi, sa…