Tahun 2010 menandai 10 tahun komisi hukum nasional RI berdiri. dalam satu dasawarsa tersebut KHN melakukan berbagai kajian dan rekomendasi yang hasilnya sudah disampaikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. untuk itu 10 tahun ini dijadikan KHN untuk melakukan kajian terhadap tiga lembaga penegak hukum. maksud dan tujuan atas upaya evaluasi terhadap tiga institusi dan profesi a…
Merujuk arti banding sebagaimana di kenal di dalam bahasa indonesia baku, sebuah makalah pembanding bertugas untuk memberikan perimbangan atau perbandingan agar supaya lebih banyaknya aspekmdari sesuatu masalah dapat dilihat sehingga pemecahnya pun akan memliki lebih alternatif. Karena menyangkut hukum dan hak-hak kebendaan, harta bersama memang pontensial mengundang banyak permasalahan-permasa…
Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2009, memebahasa beberapa permasalahan hukum seperti hukum perdata,pidana khusus,pidana umum,pidana militer dan lain lain
Buku ini merupakan hasil rapat kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 sampai dengan 19 september 2003 di Bandung, buku ini beriikan naskah naskah pidato ketua Mahkamah Agung RI yshun 2001-2003
Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari emapat lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia yang membahas tentang permasalahan dan jawaban bidang non teknis di lingkungan peradilan militer
Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah dan asas tersebut. Dalam kenyataan di masnyarkata, beliau juga membirkan pengertian hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi bagian nega…
Pengadilan militer merupakan pelaksanaaan keekuasaan hukum di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelengaraan pertahanan keamanan negara. kewenangan organisasi, administrasi,dan finansial dari badan peradilan meliter berada dibawah markas besar tentara RI sebgai pelaksana dari kementrian pertahanan dan keamanan. Organisai,admini…
Prosiding ini membahas tentang berbagai macam masalah mengenai hukum tata usaha negara disetiap daerah dan juga memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang diajukan mengenai hukum tata usaha negara
Buku ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan hukum di bidang perdata yang dibahas dalam rapat kerja nasional mahamah agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat bidang dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia pada tahun 2009. dalam buku ini membagi kategori permasalahan dalam daerah pengadilan, permasalahan bidang pidana, usulan pemecah, permasalahan bidang perdata dan keteran…
Buku ini berisikan paparan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial oleh Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Palembang tanggal 6-10 Oktober 2009. Makalah ini akan memfokuskan perhatian pada bidang tugas Non Yudisial yang mengkoordinasikan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap satuan-satuan kerja di bawah tanggung jawabnya.