Menegakkan Hukum Pidana: I. Pengajuan PK Oleh JPU II. Pidana Di Bawah Minimum…

Pada buku ini tersedia informasi mengenai "Menegakkan Hukum Pidana; I. Pengauan PK Oleh JPU II. Pidana dibawah minimum khusus. yan dilaksanakan pada rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada tahun 2009. salah satu karakteristik pemikiran hukum pidana adalah ketaatan terhadap asas hukum …

Menegakkan Hukum Pidana : I. pengajuan PK oleh JPU, II.Pidanadi bawah minimum…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

8 Hal ;29 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MAH M

Paparan kapita selekta hukum pidana khusus : rapat kerja nasional Mahkamah Ag…

Buku ini secara khusus membahas kapita selekta tindak pidana korupsi. Secara umum, pengertian korupsi dapat dirumuskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi sedang scara khusus pengertian korupsi dirumuskan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam berbagai undang-undang. Namun penggunaan istilah "korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)" lebih tepat. Adapun yang…

Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat

mendasarkan penelitian pada kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai dasar ilmiah penelitian hukum normatif. selanjutnya dijelaskan perihal prosedur mencari dan menemukan bahan-bahan hukum

Beberapa putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara peninjauan kembali

Dalam buku ini didapat adanya putusan yang merupakan titik singgung dari 2 (dua) putusan pada pengadilan yang berbeda tentang 1 (satu) objek perkara, misalnya adanya titik singgung antar perkara perdata dengan perkara kepailitan dan ada juga titik singgung antara putusan perkara perdata dengan perkara pidana. Dengan adanya dua putusan berbeda tentang satu objek yang sama, maka keluarnya adalah …

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua H…

Buku ini membahas tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ketua Komisi Republik Indonesia.

Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat

Buku ini mendasarkan penelitian pada kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai dasar ilmiah penelitian hukum normatif. selanjutnya dijelaskan perihal prosedur mencari dan menemukan bahan-bahan hukum. Pengolahan dana ana…

Selected Readings on Corruption in Indonesia: The Decisions of Indonesia Supr…

Corruption is categorized as an extraordinary crime in positive law in Indonesia. As recognized in Law No. 20 Year 2001 on eradication of the Acts of corruption Crime. This law is expanding and detailing the actions that can be convicted as the act of corruption crime. These books present clear and transparenst description on various forms of reasoning of Judges in corruption cases particularly…

Penerapan Qonun Syariah di Aceh

buku ini mejelaskan tentang qanun. qanun syariah adalah anun yang mengatur pelaksanaan syariat islam yang terdiri aqidah, syariah, dan akhlaq. karena itu pasal 125 ayat 3 UU nomor 2006. qanun syariah adalah qanun Aceh dalam arti penyusunan qanun ini berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Permasalahan hukum sidang perdata (rakernas 2009)

Buku ini berisi permalasalahan hukum bidang perdata dari lingkungan peradilan seluruh Indonesia.