Fiqih Siyasah : Kontek Stualisasi Doktrin Politik Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1186-03-9

Deskripsi Fisik

xxiv,

Judul Seri

-

No. Panggil

297.62 Muh f

hukum tata negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Interpretasi Tentang Makna Uang Negara dan Kerugian Negara Dalam Perkara Pida…

Pembaharuan hukum pidana dalam menanggulangi masalah korupsi terhadap BUMN persero harus dilakukan secara komprehensif yang meliputi legal substance , dan legal culture meskipun faktanya undang-undang merupakan aspek penting yang akan menentukan bekerjanya sistem peradilan pidana penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi yang terkait dengan BUMN Persero ternyata masih menjadi dilema para haki…

iqbal

iqbal

Dinamika Perkembangan Masyarakat Hukum Adat Waris Bagi Masyarakat Adat Batak …

Dalam penyusunan buku ini, dirumuskan beberapa perspektif terkait dengan topik Masyarakat Adat Batak Karo dan Hukum Adat Warisnya, yang kemudian dibahas lebih rinci sehingga diharapkan mendapatkan ulasan yang komprehensif. Adapun sistematika buku ini adalah sebagai berikut: Bab 1, Masyarakat Adat Batak Karo dan Hukum Adat Warisnya: Catatan Pendahuluan. Bab 2, Perbandingan Pewarisan Hukum Adat M…

Peningkatan Kualitas Jabatan Kepaniteraan dalam Sistem Peradilan

Pendidikan dan pelatihan yang substansinya memuat kurikulum yang dapat meningkatkan profesi, kompetensi dan spesifikasi jabatan yang diperlukan organisasi yang dilaksanakan oelah Badan Penelitian, Pengembangan dan Pelatihan Hukum, tujuan dari penelitian ini adalah guna mendukung dan menguatkan kualitas jabaran kepaniteraan di Lingkungan Mahkamah Agung menuju institusi yang maju dan modern

Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik: Laporan Penelitian

Di bidang hukum, bermunculan berbagai organ baru yang di sebut komisi - komisi, ada komisi pemberantasan korupsi ( KPK), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan penyelenggaraan kenegaraan dan tata pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat pun senantiasa ditingkatkan melalui berbagai kebijakan (beleid), diskresi, dengan/berdasasrkan kewenang yang ada.

Eksistensi Doktrin Kekebalan Diplomatika dan Hak-hak Istimewa dalam Praktek P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5700-15-6

Deskripsi Fisik

204 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

327.2 Sri E

Standar Perlakuan Adil dan Layak (Fair and Equitable Treatmant Standard) dala…

Sengketa investasi pada arbitrase internasional dapat berasal dari tiga sumber, yaitu hukum nasional, investment contract, dan perjanjian investasi internasional dari ketiga sumber tersebut, yang paling sering di ajukan kearbitrase adalah perjanjian investasi internasional.