Bewe Menggugat : Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat

Buku ini merupakan buku pembelajaran yang mencoba menggebrak landskap interpretasi kriminalisasi. Kosa kata kriminalisasi, nyatanya, telah kehilangan makna dan tidak dapat lagi dimaknai hanya memberi hukuman karena telah adanya suatu norma baru atas suatu perbuatan tertentu yang dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Hukum adat : hak menguasai negara atas sumber daya alam kehutanan dan perlind…

Konflik kepentingan dalam penguasaan lahan antara penguasa dengan masyarakat adat sudah berlangsung lama. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan dan kepentingan yang berbeda. Penguasa mempunyai legitimasi untuk menguasasi seluruh lahan yang ada di wilayah negara Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan masyarakat adat mendapatkan legitimasi kekuasaan berdasarkan hukum adat…

Skandal gila Bank Century

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-602-8801-08-9

Deskripsi Fisik

xx, 282 hlm. : ilus.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.14 Bam s

Sertifikasi Hakim yang menangani perkara pertanahan

Buku ini menyoroti kompleksitas permasalahan hukum pertanahan yang tidak hanya berpusat pada persoalan yuridis semata, melainkan juga multisektoral dan multidimensi yang berkelindan dengan persoalan yang menyangkut aspek lain, antara lain : ekonomi, sosial, politik, budaya, teritorial pemerintahan serta aspek agrarian lainnya dengan makna yang lebih luas. oleh karena itu, buku ini disusun untuk…

Sekolah harapan : sekolah bebas korupsi

Pendidikan terburuk, korupsi merajalela. Buku ini merupakan rekaman kisah guru, kepala sekolah, dan aktivis organisasi masyarakat sipil yang bergulat melawan korupsi pendidikan, inisiatif ini memberikan harapan baru akan terwujudkan sekolah yang bebas dari korupsi berawal dari transparasi anggaran dan APBS partisifatif. SD Negeri Tegal Gede 2 yang terletak di desa terpencil di kabupaten Garut, …

Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan : Laporan …

Buku sertifikasi hakim lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan persyaratan utama bagi para hakim untuk menegakan hukum lingkungan yang selama ini acapkali terkendala pada faktor-faktor pembuktiannya. Kendala tersebut muncul manakala proses pembuktian perkara lingkungan hidup yang terkait dengan kemampuan dan kepekaan yang membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi bagi penegak…

How AFTA are you? a question to entrepreneurs who act locally but think globally

Buku ini memberikan gambaran umum tentang ASEAN sebagai organisasi regional yang menyelenggarakan regionalisasi perdagangan bebas ini, penjelasan tentang AFTA, beberapa skema kerja sama regional di berbagai sektor yang erat kaitannya dengan pelaksanaan AFTA, pengertian tentang tarif preferensi, kategori produk, program pengurangan tarif, keterangan ringkas tentang hambatan normatif, dan keteran…

Integritas dari dekat

Pelayanan Publik. Ketika mendengar kata tersebut yang terbesit ialah korup. tapi di satu sisi, merekalah yang berhadapan langsung dengan kerasnya godaan korupsi baik itu disuap maupun memeras. istilah dalam kondisi perang untuk mereka, ialah frontliner, barisan dari geras depan. mereka semua, harus terjaga dari korupsi dan yang menjaga mereka tak lain ialah integritas. para frontliner ini, berc…

Naskah Urgensi Rancangan Perubahan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 t…

Sebagaimana kita ketahui bersama, dinamika praktik hukum dan penegakan perkara tipikor menunjukkan bahwa peraturan mahkamah agung yang berlaku saat ini belum adaptif dalam menjawab persoalan baru. selama ini fokus pengaturan lebih banyak terbatas pada pasal 2 dan 2 Undang-undang Tipikor, sementara isu penting lain seperti kerugian negara, uang pengganti, maupun pengaturan kewenangan pengadilan …

Hukum Ketenagakerjaan

Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja hak dan kewajiban bertimbal balik dari buruh atau pekerja dan majikan penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, nondiskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran serta pejerke, hak mogok, jaminan pendapatan dll.