Analisa dan Evaluasi Hukum Terkait Perdagangan Lintas Negara

Peraturan perdagangan lintas negara mempunyai dua sisi, disatu sisi peraturan memberikan jaminan kepada pihak asing. Peraturan perdagangan lintas negara harus mengindahkan komitmen Indonesia pada perjanjian perjanjian internasional, khusus persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Di sisi lain, peraturan juga harus menjamin kepentingan nasional dan warga negara Indonesia. Peningkata…

Seminar Pembangunan Hukum Nasional : "Penataan Regulasi Kemudahan Berusaha (E…

Indonesia saat ini terus membangun dan memperkuat sistem perekonomiannya. Menarik investasi masuk ke indonesia, merupakan salah satu cara unruk meningkatkan ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan sebagian ahli ekonomi, yang memandang pertumbuhan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Menciptakan i…

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018

Pembangunan hukum sebagai salah satu katalisator pembangunan bangsa perlu di topang dengan sistem hukum Nasional yang mantap dengan bersumber pada pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, dimana sistem tersebut mengelaborasi beberapa sub sistem yaitu materi hukum, struktur hukum, penegakan hukum dan budaya hukum yang ke semua subsistem tersebut saling berisikan dan melengkapi sat…

Himpunan Makalah, Artikel dan Rubrik yang berhubungan dengan masalah hukum da…

Buku ini diterbitkan guna untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas sehari-hari para pejabat maupun petugas dari jajaran badan peradilan. buku ini memuat permasalahan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum serta masalah peradilan yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, dengan demikian persoalan hukum dan keadilan yang berkembang tersebut dapat menemukan solusinya dari permasalahan…

Himpunan surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2007-2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XX,840 hlm.: ilus.:23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 347.035 Ind h

Naskah Akademik Tentang Pembaharuan Sistem Peradilan

Pada hakekatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem atau komponen-komponen yang lebih kecil, yakni sub sistem pendidikan hukum, dan lain-lain, yang pada hakekatnya masing-masing merupakan sistem tersendiri. hal ini menunjukan bahwa sistem hukum sangatlah kompleks sistem peradilan Indonesia sejak lama mendapat sorotan, antara lain dengan semakin me…

Pembinaan dan pengawasan Prajurit TNI dalam rangka meningkatkan pelayanan pen…

Pembinaan dan pengawasan terhadap Prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer akan sangat erat keterkaitannya dengan ketentuan yang berlaku bagi militer pada umumnya. Pasal 80 C undang-undang nomor 5 tahun 2004 menyatakan hal itu. Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanga…

Laporan Pembangunan Masjid AL-Mahkamah

Keberadaan masjid dilingkungan kantor Mahkamah Agung memang sangat didambakan oleh warga Mahkamah Agung yang jumlahnya lebih dari 1.250 orang untuk dapat membangun masjid, seluruh warga peradilan dan keempat lingkungan peradilan dari seluruh Indonesia, mulai mengumpulkan dana pada awal tahun 2002 sampai 2011. Buku laporan ini terdiri atas: laporan keuangan pembangunan masjid Mahkamah Agung, has…

Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi

BUku ini berisi permasalahan yang di dalamnya perlu adanya persamaan persepsi untuk penerapan hukumnya. Permasalahan terebut membahas hal pembatasan upaya hukum kasasi yang diatur pasal 45A UU MA, Hal pemberhetian kades oleh bupati dan status daerah otorita, Hal lenggang waktu pengajuan gugatan Eks pasal 55 uu PERATUN. Hal keabsahan alat bukti surat pengadilan, hal siapa yang didukan sebagai pe…

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indones…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

32 hlm.; 27.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.2 MAH K