Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri

Edisi

Ed. 1, Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-979-769-211-7

Deskripsi Fisik

viii, 523 hlm. : ilus.; 20, 5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.3 Tul p

Pornografi dalam hukum pidana, suatu studi perbandingan

Bibliografi-Indeks

Filsafat Hukum : Dilengkapi dengan materi etika profesi hukum

Buku ini dilengkapi dengan materi etika profesi hukum yang memuat pemikiran kritis, disusun secara sistematis dengan imajinasi tinggi sehingga mengajak pembaca untuk berkelana di dunia filsafat dengan menyandingkan serta membandingkan ide-ide jenius para filsuf seperti Socrates, Plato dan Aristoteles dan yang lainnya serta aliran-aliran dalam Filsafat Hukum yang dapat menolong pembaca mengemban…

Hukum Adat : Hak menguasasi negara atas sumber daya alam kehutanan dan perlin…

Konflik kepentingan dalam penguasaan lahan antara penguasa dengan masyarakat adat sudah berlangsung lama. hal ini dilatarbelakangi oleh alasan dan kepentingan yang berbeda. Penguasa mempunyai legitimasi untuk menguasai seluruh lahan yang ada di wilayah negara Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan masyarakat adat mendapatkan legitimasi kekuasaan berdasarkan Hukum Adat …

Politik hukum pengelolaan lingkungan hidup

Kenyataan tentang peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia, tidak saja disebabkan oleh kejadian yang alamiah (seperti gempa bumi dan meletusnya gunung berapi), tetapi juga diawali oleh kekeliruan kita dalam mengelola lingkungan hidup di sekitar kita (seperti penebangan pohon di bukit-bukit yang menimbulkan longsor tanah). Kekeliruan ini sudah disadari sekarang ini, namun politik hukum y…

Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia

Buku ini membahas karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, yang mengkaji tentang sejarah kemunculan Notaris di dunia hingga kemudian masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya Verenigde Oost Indisehe Compagnie (VOC) ke Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada karakteristik Pejabat Umum, Pejabat Tata Usaha Negara dan Pejabat Publik, dimana saat ini pengertian pejabat umum, pejab…

Perubahan UUD 1945 : dengan teknik amandemen

Pemberlakuan perubahan UUD 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yur…

Hukum administrasi negara : suatu kajian teoritis tentang birokrasi negara

Hal menarik dalam buku ini adalah mencoba mengkritisi masalah-masalah actual di seputar Hukum Administrasi Negara seperti masalah Birokrasi Negara, masalah pelayanan publik, pemerintahan yang layak atau good governance, praktek hukum administrasi di daerah dan masalah penegakan hukum di lingkungan Peradilan Administrasi Negara. Buku ini mengurai berbagai hal terkait Hukum Administrasi Negara at…

Teori dan hukum perancangan Perda

Perkembangan politik hukum legislasi di daerah mengalami dinamisasi yang pesat ditengah tuntutan demokrasi partisipatif, good govermance, penataan birokrasi dan penataan regulasi di era otonomi daerah. Kelahiran otonomi daerah sebagai bagian dari anak kandung agenda reformasi menghendaki adanya peningkatan kualitas demokrasi, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, optimalisasi pelay…

Hukum perkawinan Indonesia

Bagi Negara Kesatuan seperti Republik Indonesia ini, mutlak perlu adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berlaku secara efektif tanggal 1 April 1975 bagi seluruh penduduk warga negara. Undang-Undang Perkawinan ini sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi dasar hukum bagi Badan Peradilan Agama seluruh Indonesia. Buku ini…