Istilah Lembaga keuangan Syariah (LKS) ditemukan di beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional (DSN) sebagai contoh dalam fatwa DSN no.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharobah (Qirad) disebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan & meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad ker…
Ruang Lingkup Hukum Acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. dengan terciptanya kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), berarti pertama kalinya Indoonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di mahkamah agung, le…
Buku ini sangat bermanfaat bagi calon guru pembimbing, calon konselor, guru-guru, dokter, perawat, atau siapa saja yang dalam bidang pekerjaannya bertugas menolong orang lain untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi atau untuk meningkatkan kualitas diri klien/pasien. Semoga pekerjaan membantu orang lain dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi, dilaksanakan secara profesional dan menjadi amal …
Pembaruan kedua fungsi ini menempati area utama dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, sebagai pelaku pembaruan harus memahami setiap kebijakan yang dilahirkan. Sepanjang tahun 2014, berbagai kebijakan di ranah teknis dan manajemen perkara telah di lahirkan.
Dari dua kewenangan komisi Yudisial itu pelaksanaan kewenangan yang kedua relatif lebih banyak menimbulkan persoalan dilapangan, timbul pro-kontra dan perbedaan persepsi dengan MA, sejatinya konflik antara MA dan KY dilibatkan antara lain karena tidak singkronnya norma revisi dari sebagaian di antaranya delapan UU terkait.
Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), DPD, dan KPK adalah anak kandung reformasi kelahiran KY disebut masyarakat dengan suka cita, dengan ekspektasi Yudisial corruption terkikis dan masyarakat memperoleh keadilan di meja peradilan secara adil dan proposional.
Kualitas pemilu sebagai legitimasi dalam demokrasi perwakilan tidak hanya ditentukan oleh aspek langsung atau tidak langsung, bebas atau tidak bebas, transparan atau tidak transparan. Satu hal yang sering dilupakan adalah sejauh mana kualitas relasi konstitusi dan representasi aktif antara calon wakil rakyat yang akan dipilih dengan calon konstitusinya.
Sengketa investasi pada arbitrase internasional dapat berasal dari tiga sumber, yaitu hukum nasional, investment contract, dan perjanjian investasi internasional dari ketiga sumber tersebut, yang paling sering di ajukan kearbitrase adalah perjanjian investasi internasional.
Membahas tentang proses terbentuknya hukum perdata dari negara Eropa kontinental yang kemudian di terapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. Buku ini membahas tentang: orang dan keluarga, perkawinan, hukum benda, hukum waris, dan hukum perikatan.
Dalam buku ini diuraikan secara geneologis mengenal sejarah, ruang lingkup, diskursus keilmuan administrasi, hingga macam-macam administrasi yang saat ini telah terklasifikasi dalam banyak cabang