Perpustakaan Mahkamah Agung

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 15334 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Hal. Awal Sebelumnya 1526 1527 1528 1529 1530 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Masalah Anotasi Mahkamah Agung RI Tentang sengketa Otonomi Daerah
Komentar Bagikan
Fauzan

Berdasarkan DIPA 2014 (Puslitbang) Tentang melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya, salah satunya adalah penelitian " Himpuanan Anotasi Keputusan Mahkamah Agung RI tentang sengketa ekonomi syariah " yang merupakan penelitian kepustakaan.

Edisi
-
ISBN/ISSN
978-602-99931-6-5
Deskripsi Fisik
X, 135 hlm ; 24 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
297.273 Fau m
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pajak Air Tanah Di Indonesia : Konseptualisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah…
Komentar Bagikan
Eka sari sunarti

Salah satu jenis daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak air tanah. penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penganturan kewenangan pajak air tanah di indonesia, bagaiaman penyelenggaraan konsep emarking pajak air tanah di indonesia

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
IX, 88 hlm ; 25 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
352-14 eka p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu : Kajian Implementasi Prinsip Goo…
Komentar Bagikan
Mohamad Fasyehhudin

Wewenang penyelenggaraan wewenang perizianan diperintah daerah diberikan kepada satauan kerja perangkat daerah (SKPD) berbentuk badan tugas badan yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan menyusun surat melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
130 hlm ; 25 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
332.6 Moh p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Komentar Bagikan

Dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 UUD RI tahun 1945, MPR RI mengubah pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20 dan pasal 21 UUDN RI tahun 1945

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
70 hlm ; 23 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
348.598 Per
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Independensi efektivitas otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas dal…
Komentar Bagikan
Lydia Fransisca

Sejak berlakunya UU OJK, politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma dalam menerapkan model pengawasan sektor biasa keuangan di inonesia dengan menghadirkan OJk sebagai unifikasi pengaturan dan pengawasan yang bersifat independen, dimana sebelumnya kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh kementrian keuangan bank di indonesia dan Bapepam-LK.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
XIV, 68 hlm ; 21,6 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
332.107 2 Lyd i
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Peraturan sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 002 tahun 2012 tentang pedoman …
Komentar Bagikan

Untuk kesamaan perepsi dan memudahkan pelaksanaan pengembangan standar operasioanal prosedur, maka diharapkan uraian pada bab sebelumnya dapat dijadikan awal dalam mengemabangkan standar operasional prosedur selanjutnya standar operasional prosedur dimaksud merupakan awal dalam menyusun standar pelayanan.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
35 hlm ; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
347.035 Per
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Hukum Pidana Korporasi : Pertanggung Jawaban Pidana dan Kebijakan Hukum Pidan…
Komentar Bagikan
I dewa made swartha

Mencermati perkembangan aktivitas-aktivitas korporasi dan dampak negatif akibat dari peranan korporasi yang demikian besar buku ini memberikan kajian yuridis, sosiologis, filosofis bahkan kriminalogis dan viktimologis tentang perbuatan-perbuatan korporasi sebagai subyek tindak pidana serta bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan ol…

Edisi
-
ISBN/ISSN
978-602-1642-54-2
Deskripsi Fisik
X, 110 hlm ; 23 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
345 Ide h
Ketersediaan5
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial : Perspektif Kebijakan Sosial yang …
Komentar Bagikan
Oman sukmanaLuthfi J.kurniawanMasdukiabdussalam

Mainstream globalisasi yang terjadi saat ini, dan selalu di dorong dalam forum-forum internasioanal, yanag kemudian melahirkan sebuah pradigma yang kapitalistik, maka telah memberikan peluang yang cukup bagi pemerintah untuk secara serius membuat regulasi yang mengatur perlindangan dan pemenuhan hak-hak negara sebagai perwujudan dari negara kesejahteraan.

Edisi
-
ISBN/ISSN
978-979-3580-71-5
Deskripsi Fisik
XIV, 204 hlm ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
362 lut n
Ketersediaan5
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Hukum adat dikandung badan : Sebuah Biografi
Komentar Bagikan
Irwan santoso

Secara garis besar buku ini menjelaskan seorang perempuan yang menjabat menjadi hakim agung tapi tetap lihai memasak dan pintar menyelesaikan masalah, sekaligun menjadi indikator handal itulah gambaran tentang prof rengbena purba sh.ms sosoknya penomenal kisah-kisah dimahkamah agung banyak diulas dari sudut pandang seorang hakim agung.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
XI, 336 hlm ; 23,8 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
920 Irw h
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2017
Komentar Bagikan

Tahun 2017 merupakan fase 5 tahun kedua 2016-2020 dalam pertajalan pemburuan peradilan (2010-2035). fokus pemburuan pada fase ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap keadilan, dukungan terhadap reformasi hukum, manajemen perkara berabasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik dan simplifikasi administrasi perkara.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
VII, 225 hlm ; 30 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
347.035 Lap
Ketersediaan3
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Hal. Awal Sebelumnya 1526 1527 1528 1529 1530 Berikutnya Hal. Akhir
Perpustakaan Mahkamah Agung
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?