Berdasarkan DIPA 2014 (Puslitbang) Tentang melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya, salah satunya adalah penelitian " Himpuanan Anotasi Keputusan Mahkamah Agung RI tentang sengketa ekonomi syariah " yang merupakan penelitian kepustakaan.
Salah satu jenis daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak air tanah. penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penganturan kewenangan pajak air tanah di indonesia, bagaiaman penyelenggaraan konsep emarking pajak air tanah di indonesia
Wewenang penyelenggaraan wewenang perizianan diperintah daerah diberikan kepada satauan kerja perangkat daerah (SKPD) berbentuk badan tugas badan yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan menyusun surat melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal
Dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 UUD RI tahun 1945, MPR RI mengubah pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20 dan pasal 21 UUDN RI tahun 1945
Sejak berlakunya UU OJK, politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma dalam menerapkan model pengawasan sektor biasa keuangan di inonesia dengan menghadirkan OJk sebagai unifikasi pengaturan dan pengawasan yang bersifat independen, dimana sebelumnya kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh kementrian keuangan bank di indonesia dan Bapepam-LK.
Untuk kesamaan perepsi dan memudahkan pelaksanaan pengembangan standar operasioanal prosedur, maka diharapkan uraian pada bab sebelumnya dapat dijadikan awal dalam mengemabangkan standar operasional prosedur selanjutnya standar operasional prosedur dimaksud merupakan awal dalam menyusun standar pelayanan.
Mencermati perkembangan aktivitas-aktivitas korporasi dan dampak negatif akibat dari peranan korporasi yang demikian besar buku ini memberikan kajian yuridis, sosiologis, filosofis bahkan kriminalogis dan viktimologis tentang perbuatan-perbuatan korporasi sebagai subyek tindak pidana serta bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan ol…
Mainstream globalisasi yang terjadi saat ini, dan selalu di dorong dalam forum-forum internasioanal, yanag kemudian melahirkan sebuah pradigma yang kapitalistik, maka telah memberikan peluang yang cukup bagi pemerintah untuk secara serius membuat regulasi yang mengatur perlindangan dan pemenuhan hak-hak negara sebagai perwujudan dari negara kesejahteraan.
Secara garis besar buku ini menjelaskan seorang perempuan yang menjabat menjadi hakim agung tapi tetap lihai memasak dan pintar menyelesaikan masalah, sekaligun menjadi indikator handal itulah gambaran tentang prof rengbena purba sh.ms sosoknya penomenal kisah-kisah dimahkamah agung banyak diulas dari sudut pandang seorang hakim agung.
Tahun 2017 merupakan fase 5 tahun kedua 2016-2020 dalam pertajalan pemburuan peradilan (2010-2035). fokus pemburuan pada fase ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap keadilan, dukungan terhadap reformasi hukum, manajemen perkara berabasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik dan simplifikasi administrasi perkara.