Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73…

Buku ini berisi kumpulan artikel mengenai aspek hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum Islam. Kumpulan artikel ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian 1 membahas mengenai Arbitrase internasional dan kompetensi pengadilan negeri; Bagia 2 membahas tentang Sosialisasi penegakan syariah Islam menuju Rahmatan Lil'alamin; Bagian 3 membahas Konsep sosial politik umat Islam dalam perspektif nasional d…

RANCANGAN KEPUTUSAN SEKERTARIS MA-RI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRET…

Sebagai pelaksanaan undang undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, (lembaran negara RI tahun 2004 no.8, tambahan lembaran negara no.4358, dipandang perlu menetapkan susnan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan sekretariat pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

116 hlm, ; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 Bag s

Ilmu Bedah Saraf

Ilmu bedah sarah hanya bagian dari ilmu kedokteran. Ilmu bedah saraf yang tercantum dalam sejarah ialah kronologi tindakan terhadap penyakit yang berkaitan dengan bedah saraf pada khususnya, untuk membuang gangguan-gangguan yang mengakibatkan manusia tidak dapat melakukan kehidupan sehari-hari secar nomrmal. perbedaan mendasar pada ilmu bedah umum dan ilmu bedah saraf ialah pada tenik homostasi…

Naskah Akademis tentang Peradilan Anak

Perubahan sosisal baik akibat modernisasi dan pembangunan ekonomi maupun perpusbahan sosial yang terjadi karena adanya krisis ekonomi seringkali mengakibatkan berubahnya struktur sosial, pola masyarakat dan pola hidup suatu keluarga. Keadaan ini akan memberikan dampak yang negatif pada anak. Akibatnya banyak anak-anak yang menjadi korban maupun menjadi pelaku suatu tindak pidana yang akhirnya h…

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administasi Pada Mahkamah Agung RI

Pada buku ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang memuat secara rinci dan lengkap tentang pembagian tata kerja pada masing-masing unit kerja. Buku ini merupakan pedoman tata kerja di Mahkamah Agung RI. Buku ini terbagi menjadi empat bagian yang pada bagian satu menjelaskan kedudukan dan fungsi MA-RI, lalu pada bagian kedua terdiri dari bidang kepaniteraan, bidang sekretariat jendral, dan b…

Naskah Akademis tentang Pembaharuan Sistem Peradilan

Pada hakekatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem atau komponen-komponen yang lebih kecil, yakni sub sistem pendidikan hukum, pembentukan hukum, penerapan hukum, budaya hukum, dan lain-lain yang pada hakekatnya masing-masing merupakan sistem tersendiri. Hal ini menunjukan bahwa sistem hukum sangatlah kompleks. Sistem peradilan Indonesia sudah l…

Rangkuman Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Hukum

Era globalisasi mendorang logika ilmiah lebih dikedepankan, dimana kebijakan dan pernyataan-pernyataan harus selalu didukung oleh data atau informasi ilmiah yang memadai. Buku ini dimaksudkan untuk memberi informasi bahwa ada banyak karya tulis ilmiah dibidang hukum dapat juga bermanfaat untuk kebutuhan hakim, pencari kedilan dan lapisan masyarakat lainnya. Dalam buku ini terdapat 31 artikel (k…

Tipologi Riset Cybercrime dan Pencucian Uang

Pada buku ini terllihat bahwa jaringan kejahatan dunia cybercrime sudah sangat kompleks dan demikian canggihnya, menyatukan para pelaku kejahatan dari seluruh dunia secara real time untuk melakukan kejahatan dalam skala yang sangat besar. Dalam buku ini terdapat informasi mengenai peran PPATK dalam menangani cybercrime, deepweb, darknet dan informasi mengenai perkembangan modus cybercrime di…

Sistem Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penelitian tentang "Sistem pemindanaan korporasi pelaku korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah" merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanan di wilayak Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tim peneliti menyajikan hasil analisisnya sesuai dengan konten masalah penelitian yaitu eksisensi korporasi sebagai pelaku korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah…