buku ini terdiri dari iv bab, pada bab ii menjelaskan tindak pidana pencucian uang, peraturan penipuan Indonesia, perbandingan ketentuan tindak pidana penipuan, kategori penipuan menurut IMF dan indikator transaksi keuangan mencurigakan, pada bagian iii yang merupakan hasil riset terdapat informasi mengenai perkembangan tindak pidana penipuan pasca national risk assessment, ancaman pencucian ua…
rapat kerja nasional mahakamah agung republik Indonesia dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia pada tahun 2008 ini membahas mengenai hukum pidana militer.
Pembinaan dan pengawasan terhadap Prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer akan sangat erat keterkaitannya dengan ketentuan yang berlaku bagi militer pada umumnya. Pasal 80 C undang-undang nomor 5 tahun 2004 menyatakan hal itu. Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanga…
perbuatan melawan hukum merupakan genus dari spesies wanprestasi yang dapat mengakibatkan kerugian pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila kerugian telah terjadi pada salah satu pihak yang berasal dari hubungan kontraktual maka dapat dijadikan dasar gugatan. Namun pencampuran gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gurisprudensi tidak diperkenakan, tetapi pada prakteknya …
medical malpractice's problem are a legal protection and an awareness of law byb physician in their profession, that if demonstrate of medical law and ethics. the doctor who have done neglience and cause impaising to the petient will be sued to the court by petient. in lawasuits of patient to doctor to the law of civil's process is almost all about the compensation claims. first, event of defau…
secara umum fungsi penafsiran hakim mempunyai makna yang sempit dan luas, ini bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. di negara civil law sistem dengan kodifikasinya penafsiran hakim digunakan dalam makna yang sempit. hakim sedapat mungkin menerapkan aturan yang ada dan hanya menguraikan makna operatifnya terhadap suatu kasus hanya dalam hal tertentu aturan tidak jelas atau …
pembinaan dan pengawasan terhadap prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer akan sangat terkaitnya dengan ketentuan yang berlaku bagi militer pada umumnya. pasal 80 C undang-undang no.50 tahun 2004 menyatakan hal tersebut. ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang …
Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai stategis dilihat dari segi manapun baik sosial, politik, atau kultural. Pertumbuhan populasi dan ekonomi telah melahirkan berbagai akses didalam hal kepemilikan dan kewajiban atas tanah apakah sosial ataupun individual. Dalam hal ini pemerintah berusaha mengatasi mempertegas kepastian hukum atas hak dan kewajibannya melalui UU No. 6 Tah…
Pada buku ini membahas uraian secara materiil dan formil mengenai hukum acara peradilan agama dan mahkamah syari'ah, berisikan hasil pemikiran penulis yang didukung oleh berbagai pendapatan para pakar hukum dan merunjuk kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum terbaru. Pada buku ini juga terdapat informasi mengenai mahkamah syari'ah di aceh, Hukum islam peradilan agama di Indonesia,…
Secara umum buku ini membahas pengetahuan dan teori dasar hukum pidana Indonesia,pembangunan hukum pidana yang telah terdapat dalam perundangan-undangan pidana administrasi,perundang undangan khusus, dan perturan daerah, serta menghubungkan antara bagnunan atau asas asas hukum dlam KUHP dnegan asas-asas hukum dlam perundang undangan pidana diluar KUHP. Buku ini di urai dlam 13 bab, dalam bab 1 …