Bapakku Ibu ku

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

335c2-85

Deskripsi Fisik

261 hlm

Judul Seri

+ 21 cm

No. Panggil

920.72 Soe b

Kupersembahkan Kepada Pengadilan Sejarah

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 471 hal. : ilus.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

921.71 Kup

Manusia Daya, Dahulu, Sekarang dan Masa Depan

Bibliografi

Himpunan Peraturan Perundang -Undangan bidang pemilu

Untuk tercapai penyelenggaraan pemilu yang berkualitas berintegritas dan bermartabat sangat penting berbagai peraturan perundang-undangan terbaru ini di ketahui olh berbagai pihak yang terkait langung atau tidak langsung dengan pnyelenggaraan pemilu dan masyarakat luas. Sunber peraturan perundang -undangan yang ada dalam buku ini berasal dari produk perundang - undangan yang dikeluarkan oleh ke…

Hukum Pernuruhan Undang - Undang dan Peraturan - Peraturan

Dalam Cetakan ke 15 ini penyunting telah menambahkan peraturan baru untuk melengkapi peraturan yang telah ada sehingga buku ini diharapkan tetap up to date.

Undang - Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : dilengkapi d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii, 229 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Ind u

Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upay…

Penelitian ini diselenggaran Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI ini hakikatnya bersifat penelitian kepustakkaan (Library research) sebagai penelitian hukum normatif dan diperkuat dengan metode wawancara terstruktur dengan beberapa nara sunber / responden serta dilakukan pula melalui focus group discussion (FGD)

Konsep dan sejarah hak asasi manusia

Naskah bahan bacaan yang dihasilkan oleh para penulis itu kemudia di presentasikan dan dibahas dalam workshop yang dihadiri oleh para pakar dan pemerhati pendidikan dan HAM. Buku ini terdiri dari VI (enam) bab, diantaranya konsep dan sejarah Hak Asasi Manusia dan PBB, Antara Universitas dan Partikularisme HAM.

Penyalahgunaan wewenag pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum admi…

Delik penyalahgunaan wewnang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 3 UU no.2 tahun 2001 (UU Tipikor), Buku ini merupak hasil dari penelitian ilmiah yang dilakukan penulis, mengenai studi hukum administrasi terkait penyalahgunaan wewenang pada tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut hukum a…

Penelitian ini dilatar belakangi munculnya pasal 21 UU Administrasi pemerintah yang menggerus kewenangan yang diatur dalam pasal 3 UU Tipikor untuk mewujudkan good governance dan clean goverment. Tujuan penelitian ini, mendiskripsikan, menganalis dan menemukan : (a) Menciptakan good govermence and clean govermment, dan (b) Penyelesaian hukum mengenai penyalahgunaan wewenang di hubungkan dengan …