Menguraikan secara detail mengenal seluk beluk dari istilah sistem peradilan idana atau Criminal Justice System baik dari segi pendefinisian, pembentukannya, komponen-komponennya maupun model-model Criminal Justice System yang pernah ada di dunia hukum, khususnya pidana. Buku ini menampilkan gambaran secara umum mengenal pemakaian sistem peradilan pidana dan gambaran tentang komponen-komponen y…
Justice invites readers of all ages and political persuations on journey of moral reflection, and shows how reasoned debate can illuminate our lives
Laporan tahunan OJK 2015 ini bertemakan memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor jasa keuangan yang kontributif, stabil, dan inklusif. dalam laporan ini berisi kebijakan-kebijakan yang mendorong pengembangan sektor jasa keuangan dan menghasilkan kebijakan yang mendukung stability sistem keuangan.
Dalam hukum pidana, dikenal tentang asas legalitas, yaitu sebuah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam sebuah peraturan atau sebuah Undang-Undang. Saat ini, asas legalitas lebih mengutamakan keberadaan Undang-Undang Pidana dibandingkan substansi tindakan yang mungkin merugikan pihak lain.
The supreme court is the highest judicial institution in Indonesia and constitutes the apex of the judicial organs rested with judicial power, as stated in article 24 of the '45 constitution.
Upaya perlindungan anak merupakan upaya bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, semuanya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan melalui pengkajian ini diharapkan menjadi bahan masukan para pengambil kebijakan dan menyikapi kasus-kasus yang melibatkan anak
Pedoman administrasi perkara kepailitanini adalah bagian yang tak terpisahkan dari buku ini dan buku ini mengenai pedoman pelaksanaan administrasi pada peradilan umum dan mahkamah agung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 satker Pengadilan Tinggi Semarang ini disusun berdasarkan kebijakan umum peradilan, visi dan misi, rencana strategis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran peradilan umum pada Pengadilan Tinggi Semarang.
Buku ini berisikan putusan Mahkamah No.72/PUU-XIII/2015 mengenai selisih upah minimum yang harus dibayarkan pengusaha, dan penangguhan adalah hutang pengusaha yang wajib dibayarkan ke pegawai
Buku ini berisikan materi yang digunakan dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan, sertifikasi keahlian, pengadaan barang/jasa pemerintahan yang diselengarakan Mahkamah Agung