Ditapis dengan
Buku Statistik Pidana tahun 2015
Secara umum buku ini memberikan gambaran dan informasi yang lengkap mengenai keadaan perkara pidana tahun 2015 antara lain perkara masuk, perkara putus dan sisa perkara dan juga memuat informasi tentang, jumlah, jenis, pelaku tindak pidana dan jenis putusan sebuah data dan informasi tersebut di tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. harapan kami semoga diterbitkannya buku ini dapat memberikan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 151 hlm ; 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.072 Buk
Buku Statistik Perkara PHI tahun 2014
Berkat kemajuan teknologi dan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah agung RI, di tahun ini data yang tersaji merupakan himpuan data perkara pengandilan hubungan industrial yang terdapat dalam sistem informasi menuju surat perkara (SIPP) dari bulan januari sampai dengan bulan desember 2014
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 76 hlm ; 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.072 Buk
Buku Statistik Perkara Perdata Tahun 2014
Harapan kami semoga terbitkannya buku statistik perkara perdata ini dapat memberikan manfaat positif dalam rangka perumusan kebijakan dan penyusunan rencana untuk pembinaan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan merupakan salah satu sumber informasi data bagi masyarakat.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 200 hlm ; 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.072 Buk
Rumusan Akad-Akad Syariah Pada Perbankan Syariah Implementasi Dan Akibat Huku…
Buku laporan hasil penelitian ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban Puslitbang kepada pimpinan Mahkamah Agung RI. serta sebagai dokumentasi telah selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut semoga kiranya dapat memberikan manfaat sebagai mestinya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-99931-6-5
- Deskripsi Fisik
- V, 63 hlm ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.08 And r
Pajak Air Tanah Di Indonesia : Konseptualisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah…
Salah satu jenis daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak air tanah. penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penganturan kewenangan pajak air tanah di indonesia, bagaiaman penyelenggaraan konsep emarking pajak air tanah di indonesia
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- IX, 88 hlm ; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352-14 eka p
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu : Kajian Implementasi Prinsip Goo…
Wewenang penyelenggaraan wewenang perizianan diperintah daerah diberikan kepada satauan kerja perangkat daerah (SKPD) berbentuk badan tugas badan yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan menyusun surat melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 130 hlm ; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 332.6 Moh p
Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 UUD RI tahun 1945, MPR RI mengubah pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20 dan pasal 21 UUDN RI tahun 1945
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 70 hlm ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Per
Independensi efektivitas otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas dal…
Sejak berlakunya UU OJK, politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma dalam menerapkan model pengawasan sektor biasa keuangan di inonesia dengan menghadirkan OJk sebagai unifikasi pengaturan dan pengawasan yang bersifat independen, dimana sebelumnya kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh kementrian keuangan bank di indonesia dan Bapepam-LK.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- XIV, 68 hlm ; 21,6 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 332.107 2 Lyd i
Peraturan sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 002 tahun 2012 tentang pedoman …
Untuk kesamaan perepsi dan memudahkan pelaksanaan pengembangan standar operasioanal prosedur, maka diharapkan uraian pada bab sebelumnya dapat dijadikan awal dalam mengemabangkan standar operasional prosedur selanjutnya standar operasional prosedur dimaksud merupakan awal dalam menyusun standar pelayanan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 35 hlm ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.035 Per
Hukum Pidana Korporasi : Pertanggung Jawaban Pidana dan Kebijakan Hukum Pidan…
Mencermati perkembangan aktivitas-aktivitas korporasi dan dampak negatif akibat dari peranan korporasi yang demikian besar buku ini memberikan kajian yuridis, sosiologis, filosofis bahkan kriminalogis dan viktimologis tentang perbuatan-perbuatan korporasi sebagai subyek tindak pidana serta bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan ol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-1642-54-2
- Deskripsi Fisik
- X, 110 hlm ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 Ide h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah