Menganalisa beberapa putusan Mahkamah Agung dalam rangka terciptanya adanya kesatuan penerapan hukum. hal ini sangat relevan karena Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan tertinggi harus mampu untuk menjamin konsistensi putusan. tidak adanya kepastian dan konsistensi, disamping akan membingungkan para pencari keadilan, juga para hakim ditingkat bawah, selain akan bingung kemungkinan penyalahgu…
Penelitian ini dilatar belakangi munculnya pasal 21 Undang - Undang Administrasi pemerintahan yang menggerus kewenangan yang diatur dalam pasal 3 Undang - Undang Tipikor untukmewujudkan good governance dan clean governance.Tujuan penelitian ini, mendeskripsikan, menganalisis dan menentukan penyelesaian hukum mengenai penyalahgunaan wewenang dihubungkan dengan tindak pidana korupsi oleh pejabat …
Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi menerima, memutus dan menyelesaikan perkara, disamping itu sebagai lembaga tinggi negara di bidang peradilan telah banyak andil dalam pelaksanaan pembangunan hukum diantaranya adalah menerbitkan sebuah kebijakan untuk mengisi adanya kekosongan hukum atau hal-hal yang belum diatur dalam hukum acara, sebagai sarana penegakan …
Grosse akte mempunyai judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" seperti irah-irah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Akan tetapi, masih banyak ditemui dalam putusan pengadilan bahwa suatu grosse akte masih harus diajukan ke pengadilan untuk eksekusinya. Kesimpangsiuran seperti ini penting untuk dikaji lebih mendalam. Buku ini merupakan salah satu upaya untu…
Memuat bidang-bidang hukum, masalah dan solusi yang sering di hadapi publik sehari-hari. buku ini memuat hukum di Indonesia, sistem hukum di Indonesia, bantuan hukum di Indonesia, Pengaduan, hukum keluarga, perempuan dan anak, perjanjian kredit hukum tanah, hukum perburuhan, hukum lingkungan, hak individu dalam hukum pidana, hak konsumen, pelanggaran Ham berat dan hak-hak korban, hak asasi manu…
Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Rakernis maupun Rakernas dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Beberapa Kali mengikutsertakan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari semua lingkungan Peradilan seluruh Indonesia disamping itu juga diikuti oleh para pejabat Mahkamah Agung. Pada Penerbitan buku ini telah dihimpun hasil rakernis/rakernas yang telah dilaksanakan pada tahun 1998 s…
Buku ini berisikan tiga pokok bahasan, ialah mengenai: (1) Pengertian dasar, yang memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan apakah perbandingan hukum itu? Bagaimana sejarahnya? apakah fungsinya? ruang lingkupnya dan lain sebagainya. (2) Perbandingan Hukum Umum, yakni yang akan membandingkan karakteristik, antara sistem-sistem hukum yang ada di dunia dan meliputi sejarahnya, konsepsi, struk…
Penerbitan buku himpunan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI merupakan salah satu upaya mengkompilasi kebijakan-kebijakan piminan Mahkamah Agung RI juga di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan acuan bagi para pejabat dan atau aparat badan peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, yang memuat kumpulan surat-surat keputusan ketua mahkamah agung RI dari tahun 2010 sa…
Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi, pembentukan kantor pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang, organisasi pengadilan tinggi terdiri dari pimpinan pengadilan negeri yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera dan sekretaris, panitera merangkap sebagai sekretaris. ketentuan lengkap mengena…
Buku ini membahas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan proses pemberian kredit yang diawali analisa peermohonan kredit, penyusunan perjanjian kredit, pengikatan jaminan, restrukrisasi kredit, dan diakhiri dengan tindakan penyelamatan dan penyelesaian kredit secara internal bank atau melalui tindakan hukum (legal action) melalui lembaga-lembaga hukum indonesia