Hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial: tata cara dan pros…

Buku ini mebahas secara menyeluruh proses penyelesaian perselisihan baik yang dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan serta sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Lain daripada itu, buku ini juga disertai contoh-contoh surat yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perburuhan atau untul memnuhi kebutuhan praktik. Oleh karena itu, sangat penting buku ini b…

Pengadilan HAM Di Indonesia: Melanggengkan Impunity

Perubahan politik telah membangkitkan harapan akan tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pada buku ini membahas perubahan justru membawa hukum menjauh dari niali keadilan. Buku ini memberikan bukti tambahan bahwa sistem politik demokrasi kerapkali menjadi penyalur kepentingan-kepentingan progmatis, dalam buku ini menjelaskan keadilan transisional dan penegakan hukum HAM, penyelesa…

Kedudukan yayasan di Indonesia

Buku ini menjelaskan seara perinci dalam lima bba. Bab 1 dan 2 menghadirkan penjelasan awal tentang yayasan, garis besar sejarah keberadaannya sebelum dan sesudah kemerdekaan. Bab ketiga berbicara tentang tujuan penelitian yayasan sebagai usaha dan ragam pencarian keuntungan untuk mencapai tujuan yayasan. Dalam bab tersebut dibahas pula yayasan dan kaitannya sebagai subjek pajak. Kemudian bab e…

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Band…

Makalah ini menfokuskan perhatian pada bidang tugas non yudisial yang mengkoordinasikan tugas dan fungsi pengawasa dan pembianaan terhadap satuan satuan kerja dibawahnya yang bertanggung jawab

Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)

Buku ini berisi penjelasan tentang sistem informasi secara tehnis fungsional, pengaturan alat bukti elektronik sebelum berlakunya UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pembuktin setelah berlakunya Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.

Laporan Tahunan 2014 Badan Urusan Administrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

216 hlm. ; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

359.6 MAH L

Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negra Pasca Reformasi

Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga negara serta munculnya berbagai lembaga negara baru. Dalam buku ini secara komprehensif menguraikan perkembangan da…

Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik

Melalui buku ini semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dibahas secara mendalam melalui berbagai kajian keilmuan yang diantaranya akan dianalisis melalui konsep hukum administrasi negara dan konsep penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Problematik sengketa pajak dalam mekanisme peradilan pajak di indonesia

tuliusan ini dilansir dalam praktek kebijakan keadilan pajak dan praktek hukum acara dibidang perpajakan, dengan menggabungkan antara teori hukum dan praktek kebijakan perpanjangan serta pengalaman penulis sebagai hukum pajak. sengketan pajak yang meliputi banding pajak dan gugatan pajak memaluin pengadilan pajak merupakan ultimum remedium bagi pencari keadilan pada suatu konfilk antara perbeda…

Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan at…

Dalam rangka penerapan kebijakan dan pedoman anggaran perlu mengatur adanya kepastian waktu penyelesaian tagihan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja. Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani APBN