Buku ini berisi tentang program kerja kepaniteraan; program kerja Dirjen Badilum; program kerja Dirjen Badilag; program kerja Dirjen Badilmitun; program kerja Badan Urusan Administrasi; program kerja Badan Pengawasan; program kerja Balitbang Diklat Kumdil
Buku ini menggali kembali konsep-konsep birokrasi, dan kemudian penerapannya di Indonesia, terutama birokrasi di daerah pada era pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 th 1999 yang kemudian diganti oleh UU 32 tahun 2004. Untuk itu, penulis mengidentifikasikan permasalahan birokrasi di Indonesia, karena biokrasi adalah salah satu pilar utama dari keberhasilan sistem pertahanan daerah…
MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. TUgas MPR adalah untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI tahun 1945. NKRI, Bhineka \tunggal Ika, dan ketetapan MPR, diatur dalam pasal 5 huruf a dan b, undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR< DPD< dan DPRD. Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, MR R berlandaskan pada ketentuan peraturan perun…
Rapat kerja Nasional di Surabaya dengan tema "Mellaui Pembinaan dan Pengawasan Meningkatkan Integritas dan Mutu Putusan" ini merupakan tindak lanjut atas Rapat Kerja Nasional di Yogyakarta sebelumnya yang telah setahun dilaksanakan hasilnya oleh peserta Rapat Kerja Nasional dan segenap warga peradilan. Hasil rumusan Rapat Kerja Nasional Surabaya 2002 yang mencakup materi-materi Class Action, …
Lloyd's introduction to jurispudence is the leading textbook on jurispudence in the english speaking world. it enables students to develop a good understanding of the theories of the different school of jurispudence and to appriciate the contributions made to legal theory by leading jurists and ithers, from the ancients greeks to the postmodernist. lloyd's combine a substranitial text with extr…
pengembangan ketatanegaraan dan peraturan perundangn-undangan di bidang peradilan serta tuntutan, dinamika dan aspirasi masyarakat dewasa ini memacu mahkamah agung untuk segera mengambil langkah-langkah yang lebih difokuskan pada upaya menyempurnakan tatanan peradilan yang efektif dan efesien agar mampu mengatasi permasalahan den mengantisipasi masa depan yang penuh tantangan
with this book, author has introduces indonesian ip law to the international level. this directory has been in many ways very eseful for providing services to the small and medium enterprises.
Buku Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian dari tim peneliti Puslitbang Kumdil yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti memorandum Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Nomor: 197/SEK/M/11/2018 tanggal 8 November 2018 yang memberikan arahan agar dilakukan penyusunan Naskah AKademik Jabatan Fungsional Pranata Peradilan untuk memberikan kepastian jen…
Penelitian ini menemukan bahwa norma-norma di dalam UU PDKRT terutama tentang pasal 2 (ruang lingkup PDKRT), pasal 6 Jo. Pasal 44 terkait kekerasan fisik, pasal 7 Jo. Pasal 45 terkait kekerasan psikis, pasal 8 Jo. Pasal 46 terkait kekerasan seksual, dan pasal 9 Jo. Pasal 49 terkait pemelantaran dalam rumah tangga telah dipraktekan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya kura…
Buku ini merupakan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Buku ini disusun agar dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilang yang berada di bawahnya untuk menstandarkan prosedur-prosedur penting dalam menyelenggarakan pel…