Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman beracara dalam memutus pen…

Buku ini adalah paparan penelitian ilmiah yang dilatarbelakangi adanya perubahan prosedur pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan pasal 80 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana kepala daerah/wakil kepala daerah dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh sebab-sebab tertentu berupa dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan, tidak melaksa…

Urgensi pembentukan peraturan tentang pemberian pertimbangan dan nasihat bida…

Buku ini adalah kajian yang mendalam tentang nomenklatur istilah pemberian pertimbangan dan nasihat bidang hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada lembaga tinggi negara maupun kepada orang atau badan hukum perdata yang mengajukan permohonan nasihat-nasihat bidang hukum

Sertifikasi Hakim yang menangani perkara pertanahan

Buku ini menyoroti kompleksitas permasalahan hukum pertanahan yang tidak hanya berpusat pada persoalan yuridis semata, melainkan juga multisektoral dan multidimensi yang berkelindan dengan persoalan yang menyangkut aspek lain, antara lain : ekonomi, sosial, politik, budaya, teritorial pemerintahan serta aspek agrarian lainnya dengan makna yang lebih luas. oleh karena itu, buku ini disusun untuk…

Petunjuk teknis peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi d…

Mediasi secara elektronik dengan menggunakan perangkat telekomunikasi virtual, merupakan implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan dalam proses hukum. pearturan mahkamah agung tersebut diterbitkan dengan harapan akan memberikan lebih banyak kemudahan ketika melakukan proses media…

Implementasi pasal 136 HIR/162 RBG dalam perspektif asas peradilan sederhana,…

Buku ini memaparkan perlunya pengaturan mengenai tata cara memeriksa dan memutus eksepsi dalam perkara perdata di pengadilan agar mampu memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. adapun ruang lingkung pengaturan dalam usulan peraturan mahkamah agung meliputi mekanisme eksepsi tanpa bukti permulaan, eksepsi dengan bukt…

Pengantar Hukum Telematika

Hukum telematika adalah salah satu kajian bidang hukum dimana hukum dan teknologi sangat erat bersinggungan. Bidang kajian ini relatif baru seiring dengan berkembangnya bidang telematika. Berbagai literature telah membahas bidang kajian ini, sayangnya kebanyakan masih dalam bahasa asing.

Eksekusi Putusan Hukum keluarga Pada Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil analisis para peneliti yang dituangkan dalam buku ini, ditemukan putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan hukum keluarga sulit untuk dilaksanakan, bahkan sebagian besar tidak dapat dilaksanakan. temuan ini didapat di beberapa pengadilan dalam wilayah pengadilan tinggi agama yang menjadi lokus penelitian. dari 535 permohonan yang diajukan ke pengadilan agama, hanya 87 per…

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik Dalam U…

Implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2022 membawa dampak perubahan cara kerja (game changing) penanganan perkara di Mahkamah Agung. Hal ini karena tidak ada lagi berkas dokumen cetak yang dikirimkan ke Mahkamah Agung. berdasarkan PERMA tersebut, pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali sepenuhnya menggunakan berkas perkara berbentuk dokumen elektronik.

Inpres no. 4 th 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menun…

Menghimpun peraturan-peraturan dan kesatuan-kesatuan yang baru ditetapkan pemerintah dan kemudian menyebar luaskannya kepada masyarakat merupakan kegiatan yang sangat diperlukan, terutama dalam upaya menggugah perhatian, meningkatkan pengertian dan menumnbuhkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Inpres no.4 tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk men…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 334 hlm.; 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Ind i