Pelabuhan Ratu Marine Rectino Park

Bisnis plan ini disusun menjelaskan misi kami menyangkut pemanfaatan air laut dalam indonesia untuk pertama kalinya serta bagaimana hal ini dapat menguntungkan industri-industri terkait sebagaimana masyarakat pesisir dan juga bangsa ini pemaparan diberikan pula sejauh bagaimana suatu fasilitas yang terintegrasi yaitu dipelabuhan ratu dapat membuat proses mengambil dan mengolah air laut dalam me…

Business statistics

Edisi

Ed. 5.

ISBN/ISSN

978-0-13-609422-7

Deskripsi Fisik

621 hlm.; 27 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

650.021 Lev b

Understanding business

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-8016-3627-2

Deskripsi Fisik

xxix, 721 hlm.; ilus.; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

650 Nic u

Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa

Buku ini mengamati dan membahas tentang hutan, hasil hutan, dan satwa dari sisi hukum pidana. buku ini dibagi dalam 6 bab dan dilengkapi dengan lampiran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hutan, hasil hutan, dan satwa.

Modul Diklat Manajemen PNS

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 86 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

650.07 Sup p

Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan

Pada dasarnya pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai dalam suatu organisasi, tidak hanya berdampak bagi para pegawai an sich, akan tetapi juga memiliki peranan dalam mempengaruhi laju perkembangan organisasi terkait dengan penyegawan struktur organisasi terkait dengan penyegaran struktur organisasi dan dalam rangka optimalisasi efektifitas kerja organisasi. Peran penting adannya promosi dan mut…

Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan…

Timbulnya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan khususnya yang berkaitan dengan sertifikat dapat terjadi oleh karena, sertifikat sebagai suatu beschikking ada dalam yurisdiksi (objek) peradilan tata usaha negara. Di pihak lain, sengketa kepemilikan atau sengketa hak atas tanah ada dalam yurisdiksi (objek) peradilan…

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pers di Indonesia

Di tengah silang pendapat penerapan hukum pers dan kekurang-pahaman aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus hukum terkait pemberitaan pers, Mahkamah Agung telah menjalankan wewenang sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memiliki komitmen bagi upaya penegakan kemerdekaan pers di tanah air. Situasi seperti ini harus dijaga dan diperluas kepada aparat penegak hukum yang lain sehingga upaya pe…

Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal yang demikian maka secara implisit terdapat pembatasan kewenangan terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana tidak boleh keluar dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hal inilah yang terkadang dalam praktek penerapannya dilanggar atau diterobos oleh hakim dengan argumentasi demi penegakan keadilan substantif memformulasikan putusan pidana di luar dakwaan jaksa penun…

Masalah Legal Standing Dalam Putusan Hak Uji Materiil MA Tahun 2012-2014

Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ruang lingkup kedudukan hukum (legal standing) terdiri dari, pertama, kualifikasi pemohon HUM apakah sebagai perorangan warganegara atau kelompok, masyarakat hukum adat, atau badan hukum publik atau badan hukum privat dan, kedua adanya hak yang dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, kedua hal terseb…