Himpunan Peraturan Perundang-Undangan

Penerbitan himpunan peraturan perundangan-undangan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan para pejabat maupun petugas pengadilan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan sebagai upaya untuk memasyarakatkan undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam penerbitan ini disajikan antara lain undang-undang tentang komisi yudisial, UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan peraturan undan…

Undang-undang Republik Indonesia no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman …

Undang-undang no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman menggantikan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. undang-undang No.5 tahun 2004 memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. perubahan tersebut, disamping guna disesuaikan denga…

Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar NRI 1945 : Kajian Perbandingan tentang…

Memuat berbagai perkembangan baru yang berkaitan dengan seluk beluk konstitusi, mulai dari torehan sejarah yang digagas oleh Muhammad SAW , hingga munculnya konsep-konsep negara hukum modern. selain itu pembaca juga akan menemukan realisasi penegakan dan persamaan hak di muka hukum dalam bingkai piagam madinah, serta hubungannya dengan dasar hidup bersama dalam konteks kehidupan berbangsa dan b…

Hukum Pertambangan

Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan milenial (bahan galian) secara pribadi. hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya. di Indonesia pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemiilikan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. kon…

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP RI Nomor 23…

Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkadang didalam belum merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana yang kerap terjadi di bidang kelautan dan perikanan dari sisi aturan sudah cukup memadai untuk menindak pelaku kejahatan. sarana, prasarana dan institusi yang menangani pelanggaran, tindak pidana perikanan juga telah dipersiapkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan, seperti dinas kelautan dan perikanan, polairud dan TNI AL dikoordinasikan dal…

Proses Pembahasan DPR RI tantang : RUU Hukum Acara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

327 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 Ind p

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ke…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-16239-3-3

Deskripsi Fisik

x, 435 hlm.; 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Ind p

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan (Masuk…

Buku ini berisi naskah akademik tentang RUU Lembaga Pemasyarakatan berupa Rancangan Ilmiah yang memuat gagasan tentang materi-materi hukum yang diatur dengan ditinjau dari segala aspek terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya, dan disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu rancangan U…

Undang-undang pengangkutan 1992

Edisi

cet.1.--

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii,333 hal; 21cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.09 Ind u