MPR sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telak melaksanakan agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara RI sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika …
Di tengah kondisi yang demikian, penulis buku ini berusaha untuk mengikis habis paradigma negarif diatas dengan menggambarkan hukum pidana Islam secara utuh. Gambaran tentang administrasi peradilan pidana Islam; perlindungan HAM dalam hukum pidana Islam; Efek civitas penerapan syariat Islam untuk membentuk non criminal society "masyarakat antikriminal"; dan agenda serta tantangan untuk membumik…
Buku ini hadir, agar diskusi mengenal kontroversi Pilkada Depok tidak hilang begitu saja, tetapi dapat menjadi pelajaran bagi daerah-daerah lain, maupun bagi perbaikan peraturan perundang-undangan menyangkut pilkada kedepan. Bahkan juga menjadi bacaan penting bagi para praktisi dan penegak hukum yang terkait dengan [enyelesaian sengketa pilkada.
Buku ini menyorot soal bagaimana menyelesaikan suatu sengketa/perselisihan. Sudah menjadi rahasia umum, penumpukan perkara di lembaga peradilan kita masih banyak terjadi. Harus ada mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih hemat dari segi waktu, biaya, yang sudah barang tentu dengan tetap membuka peluang dan kemungkinan untuk dapat bekerja sama di masa-masa yang akan datang.
Logisnya kesaksian tidak dilihat dari siapa yang menyampaikan melainkan dilihat dari sisi keterangan yang diberikan dan apabila keterangan yang diberikan adalah hal yang sebenarnya akurat serta kredibel bahkan dapat di pertanggung jawabkan maka kesaksian pun dapat diterima. Buku ini dengan penjelasan figh kontemporer menjawab pertanyaan masyarakat dan persoalan yang kian berkembang.
Pembaruan kedua fungsi ini menempati area utama dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, sebagai pelaku pembaruan harus memahami setiap kebijakan yang dilahirkan. Sepanjang tahun 2014, berbagai kebijakan di ranah teknis dan manajemen perkara telah di lahirkan.
Dari dua kewenangan komisi Yudisial itu pelaksanaan kewenangan yang kedua relatif lebih banyak menimbulkan persoalan dilapangan, timbul pro-kontra dan perbedaan persepsi dengan MA, sejatinya konflik antara MA dan KY dilibatkan antara lain karena tidak singkronnya norma revisi dari sebagaian di antaranya delapan UU terkait.
Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), DPD, dan KPK adalah anak kandung reformasi kelahiran KY disebut masyarakat dengan suka cita, dengan ekspektasi Yudisial corruption terkikis dan masyarakat memperoleh keadilan di meja peradilan secara adil dan proposional.
Kualitas pemilu sebagai legitimasi dalam demokrasi perwakilan tidak hanya ditentukan oleh aspek langsung atau tidak langsung, bebas atau tidak bebas, transparan atau tidak transparan. Satu hal yang sering dilupakan adalah sejauh mana kualitas relasi konstitusi dan representasi aktif antara calon wakil rakyat yang akan dipilih dengan calon konstitusinya.
Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan suatu penyusunan PUUan ialah kuantitas serta kompetensi perancangan yang masih minim. Ada tiga alasan yang melatarbelakangi pemilihan judul buku ini : Salah satunya adalah legal drafting sebagaimana dikemukakan oleh Reed Dickerson (Material on legal Drafting : 1981) disamping sebagaimana pratical "Skill" that is concerned mainly with language, juga is…