Buku ini membahas tentang perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO. Bagian awal tulisan ini membahas hukum perdagangan internasional dan sistem perdagangan bebas serta perdagangan internasional ditinjau dari perspektif ekonomi. Dengan semakin terbuka dan ketatnya persaingan antar mitra dagang dari berbagai negara, maka diperlukan adanya lembaga penyelesaian seng…
Buku ini memuat peraturan-peraturan mengenai Reglemen Acara Perdata, Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Reglemen Indonesia yang Dibarui (RIB), Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, ketentuan tentang berlakunya dan peralihan perundang-undangan baru.
Buku ini mengkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup hukum kepailitan, dimulai dari pengantar hukum kepailitan, kepailitan perorangan, kepailitan bagi suami istri, dan kepailitan badan hukum sampai pada akibat dan prosedurnya. Di samping itu, dipelajari tentang keberadaan dan kompetensi pengadilan niaga sebagai lembaga penegak hukum di bidang kepailitan, serta tugas, wewenang, dan tanggun…
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara BAdan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke PTUN.
Buku ini mengajak untuk mengetahui gejala-gejala awal atau dini bagaimana suatu korupsi dilakukan oleh para koruptor di lingkungan kehidupan kita mulai dari institusi terendah (kelurahan) sampai dengan lembaga-lembaga negara. Apabila korupsi tersebut dilakukan secara berjamaan dan terencana oleh suatu institusi dan melibatkan pihak legislatif atau aparat penegak hukum, termasuk auditor maka yan…
Buku ini mengkaji perihal konsep negara kepulauan dan penetapan batas zona laut yang meliputi : dasar, aspek teknis dan praktek penetapan zona laut berdasarkan hukum laut internasional. Buku ini juga secara detail melihat bagaimana pengaturan mengenai penetapan batas zona laut Indonesia dengan negara tetangga serta bagaimana penetapannya dalam perjanjian Internasional dalam konteks negara kepul…
Buku ini berisi pembahasan seputar sistem peradilan pidana yang dibuat berdasarkan analisis secara yuridis, kriminologis, dan sosiologis dalam menyoroti pengendalian kejahatan oleh lembaga yang terorganisasi, baik mengenai keterpaduannya secara teori maupun praktiknya. Di samping itu, juga membahas masalah bagaimana aktivitas dari lembaga dan aparatur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana…
Reforma agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA di mana pemerintah saat itu memfokuskan pada penataan dan redistribusi tanah pertanian (landreform). Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil hanya jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menawarkan bukan hanya akses ke lahan, tetapi juga akses ke instrumen penunjang lahan/tanah.
Maraknya kasus pembunuhan di Indonesia saat ini patut diduga karena hukuman tidak setimpal dengan kejahatan dan kurang tegas. Adanya pemikiran implementasi konsep hukuman qishash di Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengurangi kasus tersebut. Qishash dapat dijadikan sumber karena adanya kesamaan asas hukum pidana Islam dan KUHP, fleksibilitas hukum dan pluralitas hukum, pengujian uandang-und…
Pada hakikatnya pornografi mengandung tiga sifat, yaitu kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Buku ini membicarakan tindak pidana pornografi selengkapnya, termasuk yang terdapat di dalam KUHAP. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoretik, yuridis, dan empirik. Menjelaskan setiap bentuk pornografi dengan cara mengurai unsur-unsurnya.