Buku ini disusun secara lengkap yang melipputi HIR, RBg, dan Yurisprudensi. Penyusunan peraturan perudnang-undangan di atas dibuat secara praktis, karena HIR dan RBg disusun berdampingan, serta yurisprudensi yang berkaitan disusun secara langsung di bawahnya. Dengan demikian dapat dengan mudah dan langsung mengetahui pasal-pasal mana yang diatur oleh HIR dan RBg beserta penerapannya dalam yuris…
Anotasi peraturan perundang-undangan ini dapat dipakai sebagai sarana memonitor atau mengawasi implementasi dari Keputusan Presiden yang statusnya sudah dicabut, dinyatakan tidak berlaku lagi, dihapus dan status-status lain, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum dan berdampak pada iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi di Indonesia.
Buku ini mencoba untuk memudahkan para pembaca untuk memahami liku-liku hukum lingkungan Indonesia dengan menonjolak aspek-aspek subtansial yang pembahasannya meliputi; hukum lingkungan dalam lintasan sejarah, ekologi dan hukum lingkungan, sistem hukum lingkungan nasional (UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), pembangunan berwawasan lingkungan hidup pencema…
Pembahasan yang disampaikan dalam buku ini berkisar pada hubungan manusia, kaidah dan ilmu hukum, konsepsi dasar keilmuan hukum, argumentasi hukum, penafsiran hukum, konstruksi hukum, legal memorandum, perkembangan mazhab hukum, pembentukan undang-undang dan peraturan daerah, sistem hukum dunia, dan terbentuknya sistem hukum nasional.
Buku ini dilengkapi dengan ulasan mengenai jaminan kemandirian kejaksaan di berbagai negara serta instrumen internasional yang mengatur tentang pentingnya jaminan konstitusional terhadap kemandirian kejaksaan. Dari berbagai pengaturan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kejelasan kedudukan kejaksaan dalam konstitusi merupakan pilar utama dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum di ber…
Buku ini membahas hukum acara perdata secara lengkap baik teori maupun praktiknya. Di dalam buku ini dimuat pasal-pasal yang berhubungan dengan praktik dan contoh format surat dalam proses peradilan dari permohonan gugatan sampai dengan peninjauan kembali termasuk juga contoh format surat dari perlawanan gugatan.
Buku ini menerangkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi: pembagian daerah, pembentukan dan susunan daerah, kewenangan daerah, peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, dewan pertimbangan otonomi daerah, dan ketentuan lain.
buku ini mengakomodasi kepentingan komunitas konsumen dalam 15 bab ketentuan yang menguraikan hak dan kewajiban konsumen, larangan bagi pelaku usaha, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, penyidikan, sanksi dan sebagainya. Buku ini terdiri dari dua bahasa dan juga memuat penjelasan resmi undang-undang pada sisi setiap pasalnya.
Buku ini menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Mengkaji tentang Mahkamah Syari'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai lingkungan peradilan agama dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Syari'iyah bukanlah dalam kapasitas sebagai pengadilan khusus. Mahkamah syari'iyah adalah pengadilan agama untuk wilayah provinsi NAD. Bila dibandingkan dengan pengadilan agama, Mahkamah Syari'iyah memiliki keunikan, keunikan tersebut berkaitan …