Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Seleksi, Pemilihan dan Pengajuan H…

Penyusunan naskah ini dilakukan sebagai salah satu strategi dan kebijakan dalam rangka merumuskan kebijakan ataupun peraturan yang dapat menghasilkan hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil dan negarawan, serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. buku ini menawarkan gagasan model seleksi hakim kostitusi yang tidak sesuai amana…

Kebijakan Kepatuhan Hakim Agung Atas Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Ma…

Pembentukan rumusan hukum atas hasil rapat pleno kamar dengan tujuan untuk dipedomani dalam rangka menjaga konsistensi dan keseragaman putusan Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi. namun demikian, dalam kajian ini ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya : bagaimana keberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar bagi kalangan para hakim agung dan kepatuhan penerapan rumusan hukum …

Evaluasi Prioritas Nasional Mahkamah Agung RI Dalam Rencana Kerja Pemerintah …

rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Tema RKP tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia emas 2045 serta untuk mencapai target sas…

Evaluasi terhadap pengisian, pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Hakim …

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak saja dilaksanakan oleh hakim karier. sebab, sejak era reformasi, di beberapa pengadilan khusus (seperti dalam pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan HAM, pengadilan perikanan, dan pengadilan pajak) pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga dilaksanakan oleh hakim ad hoc yang eksistensinya telah diatur dalam undang-undang. da…

Urgensi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman…

Urgensi perubahan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan/atau pejabat pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) dikarenakan adanya kebimbangan dalam penerapan hukum oleh hakim dalam praktik di lingkungan pengadilan tata usaha negara setelah pengalihan kewenangan dari pen…

Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas pera…

Buku ini disusun dalam rangka menjelaskan secara komprehensif mengenai upaya-upaya modernisasi manajemen perkara, mulai dari pelaporan perkara berbasis elektronik, migrasi ke majaemen perkara berbasis elektronik, hingga peradilan online. kesemuanya itu dalam rangka menciptakan keberlangsungan dan kesinambungan kebijakan mahkamah agung yang ingin bertransformasi menjadi peradilan modern dan prof…

Naskah Urgensi Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar…

Standarisasi klasifikasi perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sangat penting untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisasi perbedaan penetapan klasifikasi yang sering muncul yang mengakibatkan adanya inkosistensi dalam administrasi perkara. seharusnya Mahkamah Agung memiliki standar klasifikasi perkara yang baku dan berlaku untuk pengadilan tingkat pertama, tingkat b…

Naskah Urgensi tentang Pencegahan dan Penanganan Contempt Of Court : Reformas…

Dalam buku ini menghadirkan analisis dari hasil penelitian yang komprehensif mengenai pengaturan contempt of court dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia, kendala atau tantangan dalam praktik penanganan contempt of court, dan analisis pencegahan dan penanganan contempt of court perspektif reformasi kelembagaan dan independensi peradilan serta sasaran dan ruang lingku…

Naskah Urgensi Peraturan Presiden tentang Sekretariat Mahkamah Agung

Buku ini menyajikan analisis komprehensif mengenai urgensi restrukturisasi. mencakup evaluasi situasi terkini. identifikasi permasalahan kelembagaan, serta tujuan dan arah perubahan yang diusulkan. substansi utamanya meliputi pemisahan fungsi yudisial dan non yudisial, konsolidasi pengawasan, transformasi pendidikan dan pelatihan menjadi pengembangan kompetensi, serta penguatan tata kelola tekn…

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 197 hlm, ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Ind p