Timbulnya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan khususnya yang berkaitan dengan sertifikat dapat terjadi oleh karena, sertifikat sebagai suatu beschikking ada dalam yurisdiksi (objek) peradilan tata usaha negara. Di pihak lain, sengketa kepemilikan atau sengketa hak atas tanah ada dalam yurisdiksi (objek) peradilan…
Di tengah silang pendapat penerapan hukum pers dan kekurang-pahaman aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus hukum terkait pemberitaan pers, Mahkamah Agung telah menjalankan wewenang sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memiliki komitmen bagi upaya penegakan kemerdekaan pers di tanah air. Situasi seperti ini harus dijaga dan diperluas kepada aparat penegak hukum yang lain sehingga upaya pe…
Berdasarkan hal yang demikian maka secara implisit terdapat pembatasan kewenangan terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana tidak boleh keluar dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hal inilah yang terkadang dalam praktek penerapannya dilanggar atau diterobos oleh hakim dengan argumentasi demi penegakan keadilan substantif memformulasikan putusan pidana di luar dakwaan jaksa penun…
Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ruang lingkup kedudukan hukum (legal standing) terdiri dari, pertama, kualifikasi pemohon HUM apakah sebagai perorangan warganegara atau kelompok, masyarakat hukum adat, atau badan hukum publik atau badan hukum privat dan, kedua adanya hak yang dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, kedua hal terseb…
Proses kriminalisasi terhadap kebijakan pejabat publik, yang terjadi adalah akibat demokratisasi dan keterbukaan/transparansi, sebagai buah dari era reformasi, pada satu sisi, dan pada sisi yang lain akibat lemahnya pemahaman terhadap asas-asas prinsip, dan teori kriminalisasi yang diterapkan oleh penegak hukum, dalam proses pemidanaan secara benar dan adil.
Timbulnya sengketa pajak disebabkan adanya perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan aparat, baik aparat pajak maupun aparat bea dan cukai. Lingkup sengketa pajak tersebut sarana hukumnya atau upaya hukumnya adalah mengajukan keberatan, permohonan banding, dan permohonan peninjauan kembali, sehingga yang menjadi fokus penelitian ini ada pada putusan-putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung …
Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah maraknya pemberitaan terhadap proses hukum mulai dari tingkat penyidikan hingga pada tingkat peradilan yang terlalu berlebihan. Pemberitaan ini tidak semata-mata membuka hal-hal tersebut namun juga secara tidak langsung menggiring opini publik yang membaca, menonton dan mendengar berita tersebut. Penggiringan opini ini dapat mempengaruhi kemandirian ha…
Isu sentral dari penelitian ini adalah rumusan materi muatan hukum acara (ius constituendum) pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU oleh MA. Perumusan isu sentral itu dirinci ke dalam sub tema yaitu asas-asas umum peradilan yang baik yang melandasi penyelenggaraan pemerinsaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU oleh MA serta asas-asas hukum acara dan pengembangan mate…
Pertimbangan secara khusus dalam tindak pidana Desersi dapat ditemukan dalam kasus per kasus, yaitu kenapa terhadap kasus yang sama tetapi pidananya yang dijatuhkan berbeda-beda. Pertimbangan tersebut dilihat dari status Terdakwa dan lingkungan dimana Terdakwa bertempat tinggal, latar belakang perbuatan, selain itu dapat dilihat juga dari apakah ada alasan pembenar atau pemaaf, serta yang harus…
Fenomena penelitian bisnis maupun akademis yang sangat kompleks terutama dalam pengumpulan data, pengolahan sampai kepada implementasi hasil penelitian, saat ini masih dirasakan sebagai kendala cukup berat dalam melakukan kegiatan penelitian, terutama kegiatan pengolahan data penelitian. Hal ini memerlukan keterampilan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut. Buku ini menjadi petunjuk dalam me…