Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 120 hlm.; 32 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Ind b

Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Manakala proses peradilan pada hukum tata usaha negara berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buku referensi penting ini bisa menjadi rujukan utamanya. buku ini sangat dianjurkan untuk kalangan praktisi dan akademisi di bidang hukum dan peradilan, hukum advokat/pengacara, aktivis LSM, para mahasiswa hukum dan ilmu sosi…

Perkara keputusan fiktif positif dan penerapan upaya hukumnya (studi kasus pu…

Penelitian ini berangkat dari permasalahan Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Adanya pergeseran paradigma fiktif negatif yang bermakna ditolak menjadi fiktif positif yang bermakna dikabulkan, menimbulkan akibat hukum. Keputusan fiktif positif seharusnya menjadi unsur pendukung tujuan UUAP yang menghendaki percepa…

Eksekutabilitas putusan peradilan tata usaha negara : Laporan Penelitian.

Isu Sentral dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme "Pemaksa" terhadap pejabat TUN yang tidak bersedia secara suka rela memenuhi putusan peradilan tata usaha negara? berdasarkan hasil kajian, ketiadaan bentuk dan mekanisme "Pemaksa" putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat TUN serta sikap tidak taat hukum pejabat TUN telah menimbulkan ketidakpastian …

Undang - Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Tata Usaha Negara adalah asministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan / atau Pen…

Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di…

Buku ini dimaksudnya setidaknya dapat memenuhi sebagian kebutuhan para hakim dalam mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum tata usaha hegara. Melalui apa yang disajikan buku ini dikiranya dapat lebih memperjelas dan menambah nuansa pengetahuan kita terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara.

Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata USaha Negara: Konvensional dan El…

Pokok bahasan dalam buku ini, antara lain, filosofi, asas, dan karakteristik Hukum acara Peradilan TUN, Kelembagaan Peradilan TUN, Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan TUn; Objek dan subjek snegketa di peradilan TUN. Peradilan elektronik pada peradilan TUN. Pendaftaran gugatan secara konvensional dan elektronik, pemeriksaan acara biasa, acara cepat dan acara singkatprosedur dismissal dan pe…

Permasalahan Hukum Tata Usaha Negara (Rakernas MA-RI tahun 2008) di Jakarta

Prosiding ini membahas tentang berbagai macam masalah mengenai hukum tata usaha negara disetiap daerah dan juga memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang diajukan mengenai hukum tata usaha negara

Tambahan Permasalahan Teknis dan Non Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usah…

tambahan permasalahan teknis dan non teknis pada pengadilan tata usaha negara yang di dalamnya terdapat beberapa masalah, beberapa usulan-usulan atau solusi pemecah masalah serta pendapat-pendapat mengenai solusi-solusi yang diajukan

Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amendemen

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum”, Karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara. Buku ini berisi bahasan mengenai Sejarah, tujuan, dasar huku…