Apek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia

Salah satu kewajiban bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh adalah memberikan jaminan sosial bagi mereka yang terkena risiko sosial - ekonomis, seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pro…

Kitab Undang-undang hukum perburuhan

Dalam "Kitab Undang-undang Hukum Perburuhan" ini yang dimuat bukanlah aturan perundang-undangan yang ada ("bestaan de wetgeving") melainkan aturan-aturan yang berlaku ('het geldende recht"). sehubungan dengan itu maka aturan-aturan biar pun dalam undang-undang tetapi belum diberlakukan, tidak dimuat dalam kodifikasi ini. demikian juga dengan aturan-aturan yang oleh perundang-undangan kemudian s…

Milieu en Wet

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

235 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 Pet m

Hukum Narkoba Indonesia

Berbeda dengan kejahatan diluar KUHP, pada kasus Narkoba sebagai tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan dua hukuman pidana pokok sekaligus.Umumnya berupa hukuman badan dan pidana denda.Hukuman Badan berupa pidana mati, pidana seumur h

Tanggung Jawab Hukum dan Sabksi bagi Dokter, (Buku ke II)

Ketika seorang dokter terkena tuntutan dari pihak yang berwenang maupun pihak yang mengalami kerugian akibat pelayanan medis yang dilakukannya, maka berlaku pula Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun HIR sebagai pedoman di dalam melaksanakan tunt

Kitab Undang - Undang Kepolisian Negara

Buku ini merupakan kodifikasi peraturan perundang-undangan dalam hukum kepolisian negara republik indonesia, yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan dan peraturan pengayaan undang-undang kepolisian negara. pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoma…

Informasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 40 Tahun 2012

Buku ini berisikan peraturan perundang-undangan tahun 2012 berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan masalah sosial dan hukum sebagai salah satu upaya nyata dalam perluasan peraturan perundang undangan dan bahan hukum lainnya. Lebih dalamnya buku ini membahas tentang keputusan kepala badan urusan Administrasi MA RI. Undang - undang RI No 7 Tahun 2012, Undang - Undang RI No 9 Tahun 2012, Unda…

Undang - Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Tata Usaha Negara adalah asministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan / atau Pen…

Informasi Peraturan Perundang-undanga tentang Keimigrasian, Kewarganegaraan, …

buku ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDI - Hukum) dengan menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan yang terbaru. Dalam edisi khusus ini disajikan mengenai keimigrasian, kewarganegaraan, serta perlindungan saksi dan korban

Hukum Perburuhan

Persoalan ketenagakerjaan begitu luas dna kompleks meliputi syarat-syarat kerja termasuk jam kerja dan waktu istirahat, upah dan jaminan sosial, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi ketenagakerjaan, hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan tenaga kerja, outsourcing tenaga kerja dalam perusahaan, perlindungan hukum tena…