Teori negara hukum

Kesadaran hukum sebagai payung bersama, memberi pengertian tidak sekedar aturan-aturan menenai pembatasan tindakan masyarakat namun orietasi hukum untuk menciptakan keadilan dan kemajuan bagi negara dan masyarakat. ulasan-ulasan dalam buku ini menjelaskan historisitas konsepsi negara hukum dalam kancah perdebatan filosofis etisnya hingga pengaruhnya pada bentuk-bentuk sistem negara.

Hukum Tatanegara Indonesia

Buku ini mengupas substansi ketatanegaraan mulai dari perkembangan ketatanegaraan sumber hukum tatanegara, sistem pemisahan kekuasaan, hubungan antar lembaga negara dan pemerintahan, hubungan antar lembaga negara dan pemerintah,hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, hingga perwujudan hak asasi manusia.

Sejarah, elemen dan tipe negara hukum

Pada bagian pertama dalam buku ini menjelaskan tentang negara hukum, sejarah dan pengertiannya yang menyebutkan tentang timbulnya konsepsi negara hukum, fungsi dan tujuan hukum ketua, menjelaskan elemen - elemen penting dari negara hukum seperti asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memiihak, asas kedaulatan …

Konstitusionalitas impeachment presiden dan wakil presiden di indonesia

Amandemen ketiga UUD NRI 1945 mengatur bahwa kedudukan MPR dan presiden sejajar.presiden dan wakil presiden juga tidak lagi di pilih oleh mpr, tetapi di pilih langsumh oleh rakyat melalui pemilihan umum. dengan demikian, MPR tidak lagi berwenang mang-impeachment presiden dan atau wakil presiden atas dugaan melakukan pelanggaran hukum berdasarkan pengajuan DPR tanpa melalui dasar dan proses huku…

Parliamentary Thershold dan Ham dalam Hukum Tata Negara Indonesia

1

Parlimentary threshold dan ham dalam hukum tata negara indonesia

pemberlakuan parlimentary treshold dalam kontek penegakan hak asasi manusia , dari perspektif hukum tata negara indonesia memeng mengalami perdebatan yang cukup alot , prokonta tentang parlimentary treshold termasuk mensepakati bagaimana memberlakukan kursi yang diperoleh parpol tidak lolos PT seringkali debateble bahkan sempat dilakukan uji materi ,karena dianggap pasal 208 uu nomer 8 tahun 2…

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-416-095-4

Deskripsi Fisik

193 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Zai p

Inpres no.4 tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk men…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 334 hlm.; 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Ind i

Naskah Kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang…

Buku ini mengangkat dan menganalisis secara komprehensif berbagai aspek normatif, historis, kelembagaan, serta praktik perbandingan dari sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkan sistem anggaran independen bagi lembaga yudikatifnya. kajian ini dilengkapi dengan data empirik mengenai alokasi dan realisasi anggaran mahkamah agung selama beberapa tahun terakhir, serta identifikasi kendala…

Wawasan Politik mengenai Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan selalu berlangsung dalam satu konteks politik, juga di negara kita. Maka pengembangan sistem pendidikan juga dimasukkan ke dalam rangka kebulatan kehidupan bangsa Indonesia, kerangka ketahanan nasional, dalam kader referensi wawasan nusantara, dan dalam kerangka politik negara kita. Sebab itulah maka pemerintah kita sangat berkepentingan pula dengan pendidikan nasional. Maka, di samp…