Melalui buku ini penulis menawarkan kebijakan sanksi pemidanaan sebagai alternatif penyelesaian konflik pertanahan diluar kodifikasi hukum pidana., berdasarkan hasil analisis normatif peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan diluar kodifikasi hukum pidana serta analisis empiris berdasarkan hasil temuan dan kajian melalui informasi dan pengamatan penulis.
Pada dasarnya, kepemilikan tanah di banyak negara terbagi menjadi dua macam, yakni; pertama, tanah yang dimiliki secara privat, kedua, tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh publik. Ketika penataan spasial harus dijalankan, baik atas nama penataan ruang, keadilan, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka negara akan dihadapkan dengan dua macam kepemilikan tanah tsb diatas.
Tanah Terlantar merupakan sebuah konsep yang menjelaskan keberadaan tanah (hak) yang tidak produktif. melalui analisis buku ini anda memperoleh kejelasan konsep tanah terlantar. sebab pada dasarnya setiap hak atas tanah harus dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dari pada haknya.
Index
Sejak peristiwa pembunuhan terhadap serka heru santosa terjadi pada tanggal 19 maret 2013 potensi kekerasan dan balas dendam sangat besar namun negara khususnya dar pihak polri dan TNI AD kurang menempuh langkah dan tindakan yang memadai untuk mencegah terjadinya kekerasan dan aksi balas dendam serta dalam melindungi hak untuk hidup empat tersangka langkah pengamanan yang dilakukan oleh polda h…
Kerangka Aturan Hukum HKI diatur dalam salah satu agenda WTO yakni agreement on trade related aspects of intelectual prperty rights including trade ind counteret good yang dilaksanakan pada pertimbangan bahwa perdagangan barang-barang palsu merupakan hambatan perdagangan dan bertentangan dengan persaingan sehat namun disisi lain disadari pula bahwa pelaksanaan dan penegakan HKI yang tidak benar…
Buku ini memuat sejumlah peraturan pelaksanaan perundang-undnagan tentang hak-hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak guna usaha hak pakai dan hak pengelolaan serta peraturan terkait lainnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan hak-hak atas tanah tersebut ada dalam berbagai bentuk hirarki dan sistimatika perundang-undangan tentang hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak guna…
Menyajikan dan membahas perihal asas atau landasan utama peran aktif hakim dalam perkara perdata buku ini terdiri dari beberapa bab bab utamanya adalah landasarn kekuasaan kehakiman, hakim bersifat aktif dalam memeriksa dan menyelesaikan perakraa perdata pada tahap pra persidangan, hakim bersifat aktif dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap persidangan, hakim bersifat akti…
Berdasarkan analisis di atas, meskipun jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa, dan hakim sudah tepat dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi putusan ini sendiri kurang memenuhi tujuan perlindungan terhadap sektor kehutanan