Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN selain tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN untuk perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembua…
Buku ini dinamakan buku I yang dilengkapi rincian tentang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan. administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, pedoman bangunan kantor dan rumah jabatan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, prototype gedung pengadilan dan rum…
Pada buku ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang memuat secara rinci dan lengkap tentang pembagian tata kerja pada masing-masing unit kerja. Buku ini merupakan pedoman tata kerja di Mahkamah Agung RI. Buku ini terbagi menjadi empat bagian yang pada bagian satu menjelaskan kedudukan dan fungsi MA-RI, lalu pada bagian kedua terdiri dari bidang kepaniteraan, bidang sekretariat jendral, dan b…
Praktek yang ada selama ini di MA RI yang belum memiliki pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi tertulis dan menyeluruh untuk seluruh jajaran pimpinan dalam hubungan dengan tugas tugas penanganan perkara maupun administrasi dan ketertiban intern mahkamah agung RI. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman/dari semua lingkungan per…
LAKIP Badan Usaha Administrasi tahun 2010 ini disusun berdasarkan laporan terhadap pencapaian kinerja dari Eselon II di lingkungan badan urusan Administrasi selama kurun waktu dari Januari - Desember 2010 yang dianjurkan di analisa dan dibandingkan dengan rencana kinerja 2010.
Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, menyarakan suatu tindakan dan tindakan faktual harus berdasarkan hukum, baik yang dilakukan seseorang maupun tindakan yang dilakukan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan (AP) harus berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan per UU dan AALIPB. Cakupan AP begitu luas sehingga diperlukan pengaturan yang mengatur tindakan AP dan perlindungan hukum terhad…
Pada laporan rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI berisi tentang pandangan terhadap upaya pemerintah menggagas undang-undang administrasi pemerintah dalam laporan ini penulis memandang upaya pemerintah dalam mewujudkan gagasannya tentang UU administrasi pemerintah dalam aspek segi kebijakan dan politik perundang-undangan, aspek informasi birokasi, aspek penegakan hukum dalam kaitannya dengan …
Buku uraian jabatan inimerupakan penjabaran dari keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: UP-IV/127/PSJ/SK/VII1996 tanggal 10 Juli 1996 tentang kepnaiteraan/sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RIyang membahan nama jabatan, rumusan tugas, rincian tugas, hasil kerja, bahan kerja, perlengkapan kerja, tanggung jawab, wewenang dan syarat jabatan. buku uraianjabatan ini juga me…
Statistik penegakan hukum 2007 disusun untuk menyajikan data statistik Lembaga Peradilan, Lembaga Kejaksaan dan KPK tahun tahun 2007. Buku ini adalah buku pertama dari rangkaian seri buku penegakan hukum yang akan diterbitkan juga untuk tahun - tahun berikutnya.