Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

Diuraikan secara lengkap perubahan UUD NRI 1945 mengenai lembaga negara antara lain memuat analisis perubahan kedudukan kewenangan dan tugas lembaga negara pembentukan beberapa lembaga negara baru dan hubungan antar lembaga negara tersebut pemahaman secara komprehensif terhadap lembaga negara yang ada dalam UUD NRI 1945 dalam berbagai perspektif akan didapatkan oleh para pembaca setelah membaca…

RUU Mahkamah Agung

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 150 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Teg r

Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara

Membahas substansi teori, analisis regulasi dan penyajian sisi-sisi praktik peradilan tata usaha negara perkembangan pesat dibidang hukum dan peraturan peraturan-undang sebagai dampak reformasi disegala bidang mengharuskan penyempurnaan isi buku pada edisi revisi kali ini meskipun alur penyajian tetap mendekati naskah asli tetapi dilakukan berbagai revisi substantif berupa penyesuaian isi buku …

Himpunan Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kofusi, dan Nepotisme…

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang sangat tinggi sehingga tercapai pembangunan nasional Indonesia terdepan lebih maju dan berguna bagi Rakyat Indonesia.

Statistik Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun 2013

Informasi yang dibuat dalam buku ini memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis-jenis perkara tata usaha negara yang masuk dan putus baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding sisa perkara pada tahun yang lampau serta sisa perkara pada tahun 2013 yang belum dapat diselesaikan

Himpunan Putusan Perijinan dan Lingkungan Hidup Pengadilan Tata Usaha Negara …

Buku ini berisi kumpulan putusan-putusan pengadilan tata usaha negara dan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap himpunan putusan ini sebagai sumber informasi bagi pengadilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung untuk memantau putusan yang tidak banding atau tidak kasasi guna menilai dan memperbaiki kekurangan yang mungkin terjadi dalam putu…

Penelitian hukum tentang potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara pas…

Buku ini memuat analisis faktor-faktor penyebab lahirnya potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagai upaya untuk mengeliminir potensi sengketa sehingga tidak bermuara pada terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara

Constitutional law: in a nut shell

Edisi

Ed. 7

ISBN/ISSN

978-0-314-19028-4

Deskripsi Fisik

xcviii, 709 hlm. ; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Bar c

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945: sistem perwakilan d…

Buku ini akan menambah khasanah referensi tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia , karena secara substansial mampu menjawab permasalahan berkait dengan sistem perwakilan di Indonesia , khususnya tentang keberadaan MPR-RI

Pengkajian hukum tentang peran DPD dalam kegiatan legislasi

Dengan Amandemen UUD 1945, Mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar pada sistem Ketata negaraan Republik Indonesia .Melahirkan beberapa lembaga negara baru dalam upaya penguatan demokrasi di Indonesia, Seperti dewan Perwakilan Daerah (DPD ).